JAKARTA – EKOIN.CO Pemerintah resmi memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan harga tiket pesawat hingga 14 persen.
“Sesuai arahan Presiden agar kita terus membantu masyarakat, terutama di masa-masa penting seperti Lebaran, maka Kementerian Keuangan memberikan keringanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18 Tahun 2025, yang mengatur PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagian untuk tiket pesawat ekonomi domestik. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket pada periode 1 Maret hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025. Dalam aturan ini, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 11 persen kini dikurangi 6 persen, sehingga masyarakat hanya membayar 5 persen, sementara sisanya ditanggung oleh pemerintah.
“Masyarakat hanya bayar pajak 5 persen. Artinya, sisanya ditanggung pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi menurunkan harga tiket ekonomi pesawat domestik sebesar 13-14 persen untuk mengurangi beban masyarakat,” jelas Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa pemerintah juga telah menurunkan biaya operasional bandara, termasuk harga avtur di 37 bandara. Kebijakan ini diharapkan semakin membantu dalam menekan harga tiket pesawat selama periode Lebaran.
“Secara agregat bisa mencapai 13-14 persen penurunan harga tiket ekonomi domestik selama dua pekan,” kata AHY.laman ini di kutip dari CNBC indonesia
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk kelancaran arus mudik tahun ini. AHY menjelaskan bahwa akan ada penambahan armada penerbangan, kereta api, dan kapal laut guna mengakomodasi peningkatan jumlah pemudik. “Posko terpadu dengan sistem berbasis data juga telah disiapkan guna memastikan kelancaran transportasi selama Lebaran,” tambahnya.
Untuk mengurangi kemacetan, pemerintah menerapkan kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA). Kebijakan ini memungkinkan pegawai bekerja secara fleksibel mulai H-7 Lebaran sehingga distribusi mobilitas lebih merata dan kepadatan lalu lintas dapat dikurangi.
“Kita tahu Idul Fitri tahun ini berhimpitan dengan Hari Raya Nyepi, maka kebijakan ini juga disesuaikan dengan libur sekolah untuk membantu mengurai kemacetan,” ujar AHY.
Sebagai bentuk dukungan tambahan, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen serta program mudik gratis untuk 10.000 orang, baik melalui jalur darat menggunakan bus maupun jalur laut menggunakan kapal. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap perjalanan mudik tahun ini dapat berlangsung dengan lebih lancar dan nyaman bagi masyarakat.
