Jakarta, EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik tantiem atau bonus tahunan kinerja di BUMN yang nilainya mencengangkan. Total bonus berbasis laba ini mencapai sekitar Rp18 triliun per tahun, bahkan ada komisaris yang menerima hingga Rp40 miliar setahun hanya dari rapat bulanan.
Fakta ini kemudian memicu sorotan publik karena praktik tersebut diatur resmi melalui Peraturan Menteri BUMN sejak 2014.
Apa Itu Tantiem?
Tantiem adalah bonus tahunan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN berdasarkan kinerja keuangan perusahaan. Skema ini berbeda dengan gaji atau honorarium tetap karena bersumber dari laba bersih setelah pajak.
Penetapan jumlahnya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan Menteri BUMN. Namun, dalam praktiknya, pembagian tantiem kerap menimbulkan kontroversi karena tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara sehat.
Landasan Hukum Tantiem
Pengaturan mengenai tantiem pertama kali tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 yang menjadi pedoman pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, dan bonus bagi direksi maupun dewan komisaris.
Aturan ini kemudian direvisi melalui PER-12/MBU/11/2020 yang menambahkan klausul penting: BUMN tetap boleh membagikan tantiem meskipun merugi, asalkan kerugian yang dicatat lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.
Klausul inilah yang menimbulkan perdebatan karena dinilai membuka ruang pemborosan di perusahaan pelat merah.
Besaran Tantiem
Dalam regulasi, gaji Direktur Utama dijadikan patokan untuk menentukan besaran tantiem bagi pejabat lainnya. Wakil Direktur Utama menerima 95% dari gaji Dirut, sedangkan direktur lain 85%. Komisaris Utama berhak memperoleh 45%, Wakil Komisaris Utama 42,5%, dan anggota dewan komisaris menerima 90% dari yang diperoleh Komisaris Utama.
Penetapan nilai ini juga mempertimbangkan Key Performance Indicator (KPI), kondisi keuangan perusahaan, serta perbandingan dengan praktik di perusahaan sejenis.
Sikap Presiden Prabowo
Terkait tantiem, Prabowo menilai tata kelola BUMN selama ini tidak masuk akal. Ia mencontohkan banyaknya komisaris dalam satu perusahaan, dengan fungsi sebatas mengawasi direksi, namun tetap menerima bonus jumbo meski kinerja BUMN merugi.
“Tadinya pengelolaan secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisaris banyak banget,” ujar Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jakarta pada Jumat (15/8/2025) lalu.
Presiden menegaskan sistem tantiem selama ini tidak adil dan menimbulkan pemborosan besar. Oleh karena itu, pemerintah akan menghapus skema tersebut demi efisiensi dan transparansi. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat hingga Rp18 triliun per tahun.
Menurut Prabowo, keuntungan BUMN seharusnya dialokasikan untuk menambah modal kerja, membayar dividen kepada negara, dan membiayai proyek strategis yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun. Kalau direksi dan komisaris keberatan tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak muda yang mampu dan siap menggantikan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menargetkan aset BUMN yang kini mencapai lebih dari US$1.000 triliun bisa berkontribusi besar terhadap pembangunan negara. Prabowo menginginkan BUMN mampu memberikan setidaknya US$50 miliar per tahun ke penerimaan negara sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi mengalami defisit.
