Jakarta, EKOIN.CO – Di tengah memanasnya situasi sosial pasca-demonstrasi yang meluas di berbagai daerah, para ekonom mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah cepat dan terukur. Respons ini dinilai penting untuk mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Raden Pardede, seorang ekonom senior sekaligus pendiri CReco Research Institute. Menurutnya, langkah pertama yang harus segera dilakukan pemerintah adalah memulihkan kembali rasa aman di tengah masyarakat, khususnya di kota-kota besar. Rasa aman ini sangat krusial mengingat aktivitas ekonomi di beberapa wilayah kini mulai terganggu.
Raden mengungkapkan bahwa kekhawatiran masyarakat tidak hanya seputar keamanan fisik, tetapi juga menyangkut masa depan pekerjaan, kelangsungan bisnis, serta penghasilan. Hal ini terekam dari aktivitas sehari-hari yang ikut terdampak. “Tadi misalkan mau beli makanan di warung, saya minta tolong dibeli ini, ternyata mereka juga tutup karena kebetulan perkantoran juga menjadi banyak yang tutup. Jadi ini berdampak,” tutur Raden dalam acara Closing Bell CNBC TV, Senin (1/9/2025).
Raden menambahkan, “Oleh karena itu memang ini harus segera diatasi secepat mungkin. Karena kalau tidak dampaknya kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada pengusaha, ekonomi kita, kita semua yang akan jadi korban,”.
Lebih lanjut, Raden juga menekankan pentingnya pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah dari gejolak sosial yang terjadi. Ia menyoroti tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda, kualitas pekerjaan yang belum memadai, dan masuknya produk-produk impor yang membanjiri pasar domestik. Ia berpendapat bahwa hal-hal tersebutlah yang menjadi pemicu utama kekecewaan masyarakat hingga akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi.
“Kita nggak bisa hanya menyatakan jangan demonstrasi, tapi kalau perut sudah lapar, kemudian merasa juga sulit dapat pekerjaan, saya pikir itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita hanya menyatakan jangan berdemo, kemudian kita menjaga keamanan. Itu tidak cukup hanya itu,” ujarnya.
Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Raden menyarankan pemerintah untuk merelokasi belanja negara ke proyek-proyek padat karya yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Contohnya, perbaikan rumah tidak layak huni, infrastruktur kampung, jalan lingkungan, dan proyek drainase.
“Nggak perlu membeli rumah. Jadi kita bisa langsung, oke beli semen, beli batu, beli kayu. Itu langsung bisa dikerjakan bersama-sama oleh teman-teman kita yang muda-muda di kampung itu. Mereka dapat pekerjaan dan mereka juga dapat income dari situ. Nah demikian juga jalan-jalan diperbaiki. Itu dulu yang menurut saya dari sisi saya yang bisa kita buat dalam tempo singkat ini,” imbuhnya.
Dampak gejolak sosial ini juga dirasakan di sektor keuangan. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menjadi wake up call bagi pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan. Fakhrul mengingatkan tentang pentingnya mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap pemerintah.
Seperti yang diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari yang sama ditutup turun 1,21% atau 94,42 poin ke level 7.736,07. Di saat bersamaan, nilai tukar rupiah bertengger di kisaran Rp 16.400 per dolar AS.
“Trust ini hanya bisa dicapai ketika pengambilan kebijakan dilaksanakan dengan proses yang baik, dikomunikasikan dengan baik dan tetap menjaga empati masyarakat. Ini harus jadi prioritas,” ujar Fakhrul dalam keterangan resminya.
Ia juga menambahkan, meskipun saat ini sistem keuangan masih stabil dan likuid, arah ke depan sangat bergantung pada konsistensi dan kejelasan kebijakan pemerintah. “Rasa keadilan juga menjadi penting untuk diutamakan dalam pengambilan keputusan, karena meningkatnya aktivitas ekonomi, Dan kohesi sosial baik langsung atau tidak langsung akan terdampak dari hal tersebut,” lanjut Fakhrul.
Jika pemerintah dapat memberikan respons yang tegas, terukur, dan menunjukkan keberpihakan pada rasa keadilan masyarakat, pasar akan kembali percaya dan stabilitas ekonomi akan pulih lebih cepat. Fakhrul menekankan, “Empati harus diutamakan dalam apapun komunikasi lembaga negara, baik untuk legislatif dan yudikatif,”.
