Jakarta, EKOIN.CO – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara perihal kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP-AKR dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut dia, kondisi tersebut terjadi salah satunya disebabkan karena adanya peralihan konsumsi BBM di masyarakat, dari semula mengonsumsi BBM bersubsidi kini beralih ke BBM non subsidi. Hal ini menyusul adanya penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi untuk Solar subsidi dan Pertalite di SPBU Pertamina.
“Kan Pertamina mewajibkan menggunakan QR Code, itu sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non subsidi. Jadi ini terjadi peningkatan,” kata Yuliot ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Yuliot memerinci, berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kementerian ESDM, migrasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,4 juta kilo liter (kl) BBM. Kenaikan konsumsi inilah yang membuat salah satu faktor berkurangnya ketersediaan stok di SPBU swasta, khususnya non subsidi.
“Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kilo liter, ini BBM ke non subsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan besar swasta,” katanya.
Senada, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman juga memastikan bahwa saat ini sebagian besar masyarakat mulai beralih dari penggunaan BBM bersubsidi ke jenis BBM non subsidi.
“Tadi sudah disampaikan Pak Wamen, ada shifting Jadi masyarakat kita ternyata saat ini juga tidak selalu menggantungkan diri pada BBM subsidi Mereka juga shifting ke jenis BBM yang di atas RON 92,” katanya.
Laode menyebut bahwa peralihan konsumsi ini tidak hanya terjadi di SPBU Pertamina melainkan juga melibatkan Badan Usaha (BU) swasta lainnya. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini pihaknya berencana memanggil para badan usaha swasta tersebut untuk membahas hal ini.
