Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung “Whoosh” senilai USD 7,2 miliar atau setara Rp116 triliun tidak akan mengganggu layanan kereta api subsidi. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar, memastikan skema Public Service Obligation (PSO) tetap aman, sehingga tarif kereta rel listrik (KRL) yang disubsidi pemerintah tidak akan terdampak.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
“Terkait dengan kereta cepat apakah berpengaruh terhadap PSO, saya rasa enggak ya,” tegas Arif di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (15/9).
Arif menegaskan, anggaran pemerintah tidak dialokasikan untuk operasional kereta cepat Whoosh. Seluruh pengelolaan murni dilakukan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melalui skema business to business (B2B). “Kereta cepat ini B2B KCIC, jadi enggak ada sangkut pautnya dengan PSO. Karena kita enggak memberikan subsidi untuk kereta cepat,” tambahnya.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin sebelumnya menyebut proyek kereta cepat Whoosh sebagai “bom waktu” bagi KAI. Bobby menekankan perlunya koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menelisik persoalan ini lebih lanjut.
“Kami yakin dalam satu minggu kedepan kami dapat memahami segala kendala-kendala permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga yang masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu buat (KAI),” kata Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR.
Hanya saja, Bobby belum merinci soal bom waktu yang dimaksud. Dia menegaskan akan membahasnya lebih detail dengan Danantara. “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini,” tegasnya.
Berdasarkan data, penyerapan kerugian KAI dari proyek Whoosh pada Semester I-2025 tercatat Rp 1,24 triliun. Angka ini menurun dibanding Semester I-2024 yang mencapai Rp 1,81 triliun. Upaya restrukturisasi proyek strategis ini menjadi salah satu program utama di bawah kepemimpinan Bobby saat ini.
KAI Pimpin Konsorsium KCIC
PT Kereta Api Indonesia memimpin PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium BUMN pemegang saham di KCIC. Konsorsium menanggung beberapa beban utang untuk pengerjaan proyek megaproyek kereta cepat Whoosh.
Pemerintah melalui China Development Bank (CDB) telah menyalurkan utang Rp 6,89 triliun ke KAI pada awal 2024. Pencairan dilakukan dalam dua fasilitas. Fasilitas A sebesar USD 230,995 juta atau setara Rp 3,6 triliun (kurs Rp 15.635). Fasilitas B sebesar 1,542 miliar Yuan atau setara USD 217,08 juta, setara Rp 3,39 triliun dengan kurs CNY 7,107 per dolar AS.
KAI terus memantau progres proyek untuk memastikan kerugian tidak berimbas pada layanan kereta PSO. Restrukturisasi dan koordinasi intensif dengan Danantara dianggap langkah strategis untuk menjaga stabilitas operasional.
Beban Proyek Tidak Ganggu PSO
Arif Anwar menegaskan utang Whoosh tidak akan mengurangi kualitas layanan kereta subsidi. “Kereta cepat ini murni B2B, sehingga PSO tetap aman,” ujarnya. Hal ini menjadi kunci agar masyarakat tetap menikmati tarif KRL yang terjangkau.
Meski proyek Whoosh dianggap “bom waktu” oleh KAI, pemerintah yakin risiko tersebut dapat dikelola. Penurunan kerugian dari Rp 1,81 triliun menjadi Rp 1,24 triliun menunjukkan perbaikan pengelolaan proyek.
Kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan sesuai target KCIC, tanpa mengganggu operasional kereta lainnya. Pemerintah menekankan pengawasan ketat agar proyek strategis ini tidak membebani layanan publik.
Pemantauan ketat dan koordinasi intensif memastikan utang proyek Whoosh tidak mengganggu PSO. KAI dan KCIC bekerja sama untuk menjaga efisiensi biaya dan kelancaran operasional. Restrukturisasi proyek strategis dianggap langkah penting dalam mitigasi risiko. Peningkatan pengelolaan utang dan kerugian menjadi fokus utama pemerintah. Kepercayaan publik terhadap layanan kereta tetap dijaga dengan kebijakan transparan.
Perlu pemantauan berkelanjutan atas proyek Whoosh untuk mengantisipasi risiko keuangan. Koordinasi antar lembaga harus diperkuat untuk percepatan restrukturisasi. Publik perlu mendapatkan informasi rutin terkait dampak proyek pada layanan kereta. Optimalisasi pendanaan B2B disarankan agar tidak membebani PSO. Evaluasi berkala atas kinerja KCIC dan KAI penting untuk memastikan kelancaran proyek.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
