Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah secara resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 sebagai langkah proaktif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin, 15 September. Kebijakan ini merupakan upaya terpadu untuk menstimulasi berbagai sektor ekonomi, memastikan target-target pembangunan tercapai secara optimal.
Menko Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa paket kebijakan ini terdiri dari delapan program akselerasi pembangunan di tahun 2025, empat program yang akan dilanjutkan hingga 2026, serta lima program yang secara khusus difokuskan untuk mendukung penyerapan tenaga kerja. Semua program ini dirancang untuk menciptakan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi perekonomian. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam hal ketersediaan lapangan kerja.
Baca juga : BNI Raih Dua Penghargaan Bergengsi Euromoney 2025
Salah satu dari delapan program akselerasi tersebut adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan target 20 ribu peserta. Program ini memberikan uang saku setara upah minimum selama enam bulan. Untuk menunjang program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp198 miliar. Inisiatif ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, memberikan pengalaman praktis bagi para lulusan baru.
Selain itu, pemerintah juga memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Program ini menargetkan sebanyak 552 ribu pekerja dengan alokasi anggaran Rp120 miliar. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi pekerja di sektor-sektor yang sangat terdampak oleh pandemi, sehingga diharapkan dapat mendorong pemulihan yang lebih cepat.
Program penting lainnya adalah bantuan pangan berupa 10 kilogram beras yang akan disalurkan selama dua bulan, yakni Oktober dan November, dengan anggaran Rp7 triliun. Ada pula subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah, seperti pengemudi ojek online, supir, dan kurir, dengan target 731.361 penerima manfaat. Kedua program ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perlindungan sosial masyarakat.
Kepastian Investasi dan Dukungan untuk Dunia Usaha
Pemerintah juga mengambil langkah strategis untuk mendukung dunia usaha. Salah satunya dengan menurunkan suku bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate ditambah 5 persen menjadi BI Rate ditambah 3 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pekerja dalam memiliki rumah. Selain itu, pemerintah juga mempercepat integrasi sistem Kementerian/Lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Online Single Submission (OSS). Hal ini akan mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi para pelaku usaha.
Sebagai bagian dari paket kebijakan ini, pemerintah juga menyiapkan pilot project ekonomi digital, atau dikenal dengan gig economy, di beberapa kota besar, termasuk Jakarta. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung para pekerja di sektor digital dan memastikan mereka memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas dan perlindungan. Pemerintah menyadari bahwa sektor digital akan menjadi pilar penting dalam perekonomian masa depan.
Dalam program paket ekonomi ini, pemerintah juga memberikan kepastian perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029. Hal ini disambut baik oleh para pelaku UMKM. Menko Airlangga Hartarto menegaskan, “Tidak lagi diperpanjang per tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029.” Kepastian ini memberikan jaminan jangka panjang bagi UMKM untuk merencanakan bisnis mereka tanpa kekhawatiran akan perubahan kebijakan pajak yang mendadak.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang telah dibentuk untuk mengakselerasi program-program prioritas Presiden Prabowo. Tim ini memiliki peran vital dalam mengawasi dan memastikan setiap program berjalan sesuai rencana. Menkeu Purbaya menjelaskan, “Untuk Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo.”
Menkeu Purbaya juga menyampaikan bahwa tim ini akan terbuka dalam menerima pengaduan dari dunia usaha. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan yang dialami oleh sektor swasta. Dengan demikian, diharapkan mesin pertumbuhan swasta juga dapat tumbuh dengan baik, seiring dengan mesin pertumbuhan yang diupayakan oleh pemerintah.
“Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah,” tutup Menkeu Purbaya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam membangun ekonomi.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap program-program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat serta perekonomian nasional. Kolaborasi yang erat antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan menjadi sinyal positif. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang solid di tingkat eksekutif dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan ekonomi.
Peluncuran paket ekonomi ini juga menunjukkan responsivitas pemerintah terhadap tantangan ekonomi. Dengan menggabungkan program-program perlindungan sosial, insentif pajak, dan dukungan investasi, pemerintah berupaya menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan dapat menstimulasi permintaan domestik dan menarik investasi asing.
Fokus pada penyerapan tenaga kerja juga menjadi sorotan utama dalam paket kebijakan ini. Program magang, insentif PPh, dan dukungan bagi pekerja gig economy menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas. Hal ini sangat penting untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah juga menunjukkan bahwa mereka mendengarkan aspirasi dunia usaha. Dengan memberikan kepastian perpajakan bagi UMKM dan berkomitmen untuk menghilangkan hambatan investasi, pemerintah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Hal ini akan mendorong para pelaku usaha untuk berinvestasi lebih banyak, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ke depan, keberhasilan paket ekonomi ini sangat bergantung pada eksekusi di lapangan. Tim Percepatan yang dibentuk oleh Menko Airlangga dan Menkeu Purbaya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana. Komunikasi yang baik dengan dunia usaha dan masyarakat juga menjadi kunci untuk memastikan program-program ini dapat memberikan manfaat maksimal.
Sebagai penutup, peluncuran Paket Ekonomi 2025 oleh pemerintah merupakan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Paket ini mencakup berbagai program, mulai dari perlindungan sosial hingga dukungan bagi dunia usaha, yang menunjukkan pendekatan holistik. Pembentukan Tim Percepatan juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengeksekusi program-program prioritas dengan cepat dan efektif.
Saran dari berita ini adalah agar pemerintah terus memonitor dampak dari setiap program yang diluncurkan. Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Komunikasi yang transparan dengan publik juga harus dijaga, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dari setiap kebijakan.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta harus diperkuat. Dunia usaha memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja dan investasi. Dengan terus mendengarkan masukan dari sektor swasta, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pada akhirnya, keberhasilan Paket Ekonomi 2025 akan diukur dari dampaknya pada kehidupan nyata masyarakat. Jika program-program ini mampu meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi, maka visi pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan akan terwujud. Semangat kolaborasi dan eksekusi yang cepat akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
