Jakarta, EKOIN.CO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan nilai mencapai Rp3.843 triliun atau setara sekitar US$231 miliar. Fokus utama anggaran ini meliputi perluasan program makan gratis bagi pelajar dan peningkatan belanja pertahanan sebagai prioritas strategis pemerintah. Gabung WA Channel EKOIN di sini.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025). Mayoritas fraksi menyatakan dukungan penuh setelah melalui rangkaian pembahasan panjang bersama pemerintah sejak pertengahan tahun.
Prioritas Anggaran 2026: Pertahanan dan Makan Gratis
Menteri Keuangan dalam laporannya menyebut alokasi besar akan difokuskan pada dua sektor, yakni pendidikan melalui program makan gratis serta keamanan melalui belanja pertahanan. Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk mendukung sumber daya manusia sehat dan sistem pertahanan yang tangguh.
Program makan gratis yang sebelumnya terbatas pada sekolah tertentu, akan diperluas cakupannya ke seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Langkah ini disebut sebagai upaya memastikan akses gizi bagi anak bangsa, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas belajar.
Sementara itu, anggaran pertahanan mendapat porsi besar seiring dengan dinamika geopolitik global. Pemerintah menegaskan kebutuhan untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista), meningkatkan kapasitas personel militer, serta memperluas kerja sama strategis dengan negara sahabat.
Dalam rapat paripurna, beberapa fraksi sempat mengkritisi lonjakan belanja pertahanan. Namun, dukungan akhirnya diberikan setelah pemerintah menjelaskan urgensi modernisasi militer dalam menjaga kedaulatan negara.
DPR dan Pemerintah Sepakati Detail Anggaran
Ketua DPR menyampaikan bahwa pengesahan anggaran 2026 mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan parlemen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Kami berharap APBN 2026 dapat benar-benar menjawab kebutuhan rakyat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan,” ujarnya.
Dari total Rp3.843 triliun, sebagian besar akan digunakan untuk belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, serta pembiayaan prioritas nasional. Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur juga tetap mendapat perhatian, meski fokus utama diarahkan ke dua program besar tersebut.
Pemerintah menargetkan defisit anggaran berada pada level terkendali, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 yang dipatok di kisaran 5,3–5,6 persen. Inflasi pun ditargetkan terjaga pada level 2,5–3,5 persen.
Sementara itu, beberapa pakar menilai arah anggaran 2026 akan menjadi tolok ukur penting bagi keberlanjutan program pembangunan jangka panjang. Keseimbangan antara belanja sosial dan pertahanan dinilai menjadi ujian utama kebijakan fiskal tahun depan.
Kesepakatan ini sekaligus menutup pembahasan panjang yang melibatkan berbagai komisi DPR, kementerian terkait, hingga diskusi publik. Dengan pengesahan tersebut, pemerintah memiliki payung hukum untuk menjalankan seluruh program pembangunan di tahun mendatang.
Pengesahan APBN 2026 senilai Rp3.843 triliun menegaskan arah kebijakan fiskal yang berfokus pada pertahanan dan program makan gratis. Keputusan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah disarankan untuk tetap menjaga transparansi penggunaan anggaran, memastikan distribusi makan gratis tepat sasaran, serta mengelola belanja pertahanan secara efektif. Selain itu, pengawasan DPR dan partisipasi publik diharapkan terus ditingkatkan demi akuntabilitas pembangunan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
