Mataram, EKOIN. CO-Pernyataan Menteri Dalam Negeri Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang menyoroti kontraksi ekonomi NTB sebesar minus 1,47 persen, mendapat tanggapan kritis dari akademisi Universitas Mataram.
Pasalnya, pujian yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian terhadap Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, yang disebutnya sebagai sosok cerdas dengan pengalaman diplomatik internasional,terkesan tidak mampu bekerja menghadapi tantangan ekonomi serius di rumah sendiri.
Hal tersbut tegas disampaikanAssosiate Professor Dr. Iwan Harsono,SE.,M.Ec Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Alumni School of Economics – University of New England, Sabtu (31/5/2025) mengatakan Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan I-2024 sebesar 1,47 % adalah Statistical Illusion.
Menurutnya Indikator ekonomi memiliki banyak manfaat dalam menilai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara makro.
“Salah satu indikator Ekonomi adalah Pertumbuhan Ekonomi. Tetapi sebagai ekonom harus teliti dan seksama mengiterpretasikan angka angka pertumbuhan yang di release oleh BPS (Biro Pusat Statistik) merupakan lembaga yang secara sah dan resmi menjadi sumber utama data statistik di Indonesia. “Ujar Dr Iwan Harsono yang juga Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Nasional (DEPINAS) SOKSI Bidang Kepakaran : Pembangunan Ekonomi Regional.
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Disisi lain, lanjut Iwan Harsono yang juga Alumni : School of Economics – University of New England memaparkan, jika ingin melihat indikator kesejahteraan 5,6 juta penduduk NTB secara Makro maka yang relevan digunakan adalah angka Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 sebesar 5,57 % (Angka Pertumbuhan diluar Lapangan Usaha/Sektor Pertambangan. Bukan Angka Pertumbuhan Total -1,47 seperti yang dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri diatas.
Kontraksi ekonomi NTB pada 2025 sebesar -1,47 persen dipicu oleh penurunan tajam sektor pertambangan dan penggalian sebesar 30,14 persen. Namun, di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi non-tambang justru meningkat tajam hingga 5,57 persen.
“Ini menunjukkan bahwa sektor riil tumbuh positif dan lebih mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat,” tegas Dr. Iwan Harsono yang juga Presiden Indonesian Student Assosiation University of New England Tahun 1997-1998.
Non-Tamba Lebih Representatif
Kemudian, lanjut Dr Iwan Harsono lagi menerangkan, yang menjadi alasan Kenapa Non-Tambang Lebih Representatif untuk Ukur Kesejahteraan : Distribusi Manfaat Ekonomi : Sektor pertambangan (khususnya PT AMMAN Mineral di Sumbawa Barat) memang memberikan kontribusi besar ke PDRB NTB.
Tapi kontribusinya terhadap pendapatan langsung masyarakat sangat terbatas karena: Padat modal, bukan padat karya (sedikit menyerap tenaga kerja lokal, red), sementara Nilai tambahnya dinikmati pusat dan luar negeri (ekspor mentah, royalti pusat, profit ke pemilik saham, red).
Ditambah lagi, lanjut Iwan Harsono bahwa Efek trickle-down kecil. “Sektor ini tidak banyak menggerakkan sektor lain secara signifikan (misalnya, UMKM, petani, nelayan). Fluktuasi dan Volatilitas : Harga global tembaga dan emas sangat tidak stabil, apalagi saat ini pemerintah Indonesia juga menerapkan larangan ekspor konsentrat mineral mentah (smelterisasi wajib), yang menahan volume ekspor dari NTB.Ini membuat PDRB Nusa Tenggara Barat tampak “naik-turun drastis”, padahal sektor riil (konsumsi, perdagangan, pertanian, jasa) tumbuh stabil. Dampak Statistik: Pertumbuhan Semu (Statistical Illusion).” Jelasnya lagi.
Statistical Illusion
Oleh karena, lanjut DR Iwan Harsono menegaskan didalam pernyataannya, bahwa Angka – 1,47 yang disebutkan oleh Menteri Dalam negeri tersebut adalah Statistical Illusion adalah angka pertumbuhan semu yang tidak menggambarkan kondisi masyarat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sebagai contoh pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi NTB bisa mencapai di atas 6–7% karena lonjakan ekspor tembaga. Tapi saat itu masyarakat kecil tidak merasakan efeknya, bahkan inflasi naik karena bahan pokok mahal, sektor pertanian stagnan, dan pengangguran tinggi.
“Jika memakai angka ini sebagai ukuran kesejahteraan, maka akan terjadi bias besar dalam evaluasi kebijakan.” Ujar Iwan Harsono dengan kesal.
Tak sampai disitu, menurut Iwan Darsono yang Ketua Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008-2012 , Ukuran yang lebih akurat untuk mengukur perkembangan pendapatan – Kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah dengan menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Sektor Tambang jauh lebih mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat lokal.
Karena, menggambarkan dinamika sektor pertanian, perdagangan, industri kecil, transportasi, jasa, dan konsumsi rumah tangga. Semua sektor ini adalah penyerap tenaga kerja terbesar di NTB.
“Pengeluaran per Kapita (PPP) untuk mengukur daya beli nyata, Tingkat Kemiskinan untuk mengukur proporsi masyarakat dengan pendapatan di bawah kebutuhan dasar, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untukmengukur Indikasi ketersediaan lapangan kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, dan penghasilan di suatu daerah, Gini Ratio untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Kesimpulannya : menggunakan pertumbuhan ekonomi NTB tanpa sektor pertambangan dan penggalian adalah pendekatan yang lebih tepat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat lokal.” Katanya lebih lanjut.
Empiris Sosial Ekonomi
Sebagai penguatan data Empiris Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat.Kata Iwan Harsono, berdasarkan data Sakernas Agustus 2024, lebih dari 36,16 persen penduduk Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja di sektor pertanian.
Data ini berdasarkan data Sakernas Agustus 2024. Sektor Terbesar penyerap tenaga kerja di NTb adalah sektor Pertanian. Topografi NTB yang mendukung bercocok tanam juga menjadi faktor penting dalam ekonomi NTB. Sebanyak 71,80 persen atau sekitar 2,22 juta orang bekerja di sektor informal, termasuk di sektor pertanian (Bukan Pertambagan dan Penggalian)
Dashboard Indikator Kesejahteraan NTB :
Sebagai masukkan dan solusi atas kekeliruan pernyataan tersebut,Iwan Harsono mengingatkan agar pemerintah memperhatikan fluktuasi sektor pertambangan: Kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB sangat fluktuatif.
Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar -1,47% yang disebabkan oleh penurunan tajam pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 30,14% ..
Ekonomi Provinsi NTB Baik-baik Saja
Hal ini disebabkan : Harga global tembaga dan emas sangat tidak stabil, Pemerintah Indonesia juga menerapkan larangan ekspor konsentrat mineral mentah (smelterisasi wajib), yang menahan volume ekspor dari NTB berakibat penurunan produksi turunannya. Ini membuat PDRB NTB tampak “naik-turun drastis”, padahal sektor riil (konsumsi, perdagangan, pertanian, jasa) tumbuh stabil.
Pertumbuhan Ekonomi Non-Tambang: Pertumbuhan ekonomi tanpa sektor pertambangan lebih stabil dan mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.
Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi non-tambang mencapai 4,65%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan keseluruhan. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi non-tambang mencapai 3,01 %, dan pada Triwulan I-2025 Pertumbuhan ekonomi Non Tambang mencapai +5,57 % lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya.
Sebagai kesimpulan sebagai akademisi dan pengamat ekonomi,Iwan Harsono menegaskan bahwa kondisi dan pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat diawal tahun 2025 baik baik saja. Pertumbuhan Ekonomi NTB triwulan I-2025 sebesar 5,57 %. Lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang pada pada periode yang sama tahun 2023 sebesar 4,65 % dan tahun 2024 sebesar 3,01%.
