Jakarta, Ekoin.co – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan peringatan terbuka kepada Amerika Serikat.
Teheran menegaskan tidak akan lagi bersikap menahan diri jika menghadapi serangan lanjutan dan siap melancarkan respons militer secara menyeluruh.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Araghchi melalui artikel opini yang dimuat di harian The Wall Street Journal pada Rabu (21/1/2026).
Ia menekankan bahwa sikap moderat Iran pada konflik Juni 2025 tidak akan terulang apabila wilayah atau kepentingan negaranya kembali diserang.
Menurut Araghchi, kekuatan militer Iran kini berada pada tingkat kesiapan penuh untuk melakukan pembalasan.
Ia menilai potensi konflik terbuka tidak akan berlangsung singkat. Araghchi memperingatkan bahwa eskalasi militer akan berkembang menjadi perang berkepanjangan dengan dampak luas, melampaui perkiraan pihak-pihak yang mendorong konfrontasi. Konflik tersebut, kata dia, tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berisiko mengguncang kepentingan global.
Pernyataan Teheran muncul bersamaan dengan meningkatnya aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan.
Gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln dilaporkan bergerak dari Asia menuju Timur Tengah, didukung sejumlah kapal perusak.
Selain itu, militer AS juga terpantau mengerahkan jet tempur dan sistem persenjataan tambahan sebagai langkah antisipasi atas dinamika keamanan regional.
Di sisi lain, situasi domestik Iran turut menjadi sorotan internasional menyusul gelombang protes besar yang memicu korban jiwa dalam jumlah signifikan.
Pemerintah Iran menyatakan bahwa kerusuhan dipicu oleh kelompok bersenjata dan menuding adanya campur tangan asing.
Namun, laporan lembaga hak asasi manusia menyebutkan ribuan warga tewas dan puluhan ribu lainnya ditahan sejak demonstrasi pecah akhir 2025 lalu.
Dengan meningkatnya retorika keras dari Teheran dan pergerakan militer Washington, kekhawatiran akan terjadinya benturan langsung antara kedua negara kembali menguat.
Kondisi ini mendorong sejumlah negara di kawasan untuk mendesak agar jalur diplomasi tetap dibuka demi mencegah konflik berskala besar di Timur Tengah. (*)
