Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah kembali menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital, khususnya di sektor informal yang kini makin prospektif. Hal ini disampaikan dalam Simposium Integrasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sektor Informal Digital yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi kementerian, akademisi, dan pelaku industri untuk duduk bersama merumuskan arah kebijakan SDM digital. Simposium dibuka langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat.
Dalam sambutannya, Ojat menyampaikan urgensi memahami dinamika sektor digital informal yang terus berkembang. Menurutnya, pelaku ekonomi informal memiliki potensi besar dalam mengadopsi teknologi digital untuk memperluas jangkauan usahanya.
“Momentum simposium ini penting untuk merumuskan langkah-langkah implementatif agar sektor ini menjadi soko guru ekonomi ke depan,” kata Ojat Darojat di hadapan para peserta.
Ia menambahkan, teknologi digital mampu menciptakan peluang baru, mengangkat produktivitas, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil di ranah informal.
Sinergi Pemerintah, Industri, dan Akademisi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam arahannya menyoroti kesenjangan keterampilan sebagai tantangan utama. Meski ekonomi digital nasional tumbuh pesat, kesenjangan talenta digital dinilai masih lebar.
“Ini kondisi paradoks. Ekonomi digital tumbuh tinggi, tapi kesenjangan keterampilan bisa menjadi penghambat. Kita harus melakukan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tegas Pratikno.
Ia memaparkan lima langkah strategis sebagai respons atas tantangan tersebut. Salah satunya adalah transformasi sistem pendidikan digital untuk mengintegrasikan keterampilan baru dalam kurikulum nasional.
Selain itu, Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk dengan industri dan akademisi, serta penguatan tata kelola untuk menciptakan keberlanjutan pengembangan SDM digital jangka panjang.
“Transformasi digital ini butuh perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus menjadi fasilitator, sementara industri dan akademisi menjadi mitra strategis untuk investasi masa depan,” jelasnya.
Peran Pendidikan Tinggi dan Teknologi AI
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, turut memberikan pandangan dalam simposium. Ia menekankan pentingnya kemampuan menggunakan kecerdasan buatan (AI) secara bijak oleh pelaku ekonomi digital informal.
Menurutnya, pendidikan tinggi harus adaptif dalam merespons perubahan teknologi dengan merancang kurikulum yang sesuai kebutuhan industri. Kurikulum berbasis AI dinilai akan menjadi pendorong utama kemajuan SDM digital Indonesia.
“Pemerintah harus menjembatani industri dan perguruan tinggi agar bisa merancang program vokasi berbasis kebutuhan industri. Kampus komunitas dapat menjadi jembatan untuk mengubah keterampilan informal menjadi pengakuan formal melalui pendidikan tinggi,” ujar Stella.
Ia juga menambahkan bahwa skema mikrokredensial dapat memperluas akses pelatihan digital untuk pelaku sektor informal. Kemitraan antara universitas dan sektor industri menjadi kunci keberhasilan program ini.
Keterlibatan Lembaga Riset dan Industri
Simposium tersebut menghadirkan beragam narasumber dari kementerian teknis, lembaga riset seperti Celios, CSIS, dan SMERU, hingga pelaku industri dari Grab dan LinkedIn. Kehadiran mereka memperkaya diskusi dan penyusunan kebijakan yang lebih holistik.
Para peserta yang berasal dari kalangan birokrat, akademisi, dan pelaku usaha mengikuti kegiatan ini secara aktif. Salah satu sesi unggulan dalam simposium adalah Collaborative Working Group yang dirancang untuk merumuskan arah kebijakan inklusif dan berkelanjutan.
Diskusi dalam kelompok kerja menghasilkan sejumlah usulan implementatif terkait transformasi digital sektor informal. Usulan ini akan menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan jangka menengah dan panjang.
Penekanan pada keterlibatan lintas sektor menunjukkan bahwa pengembangan SDM digital tidak dapat dilakukan secara sektoral. Butuh sinergi konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan nyata.
Simposium ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyinergikan seluruh kekuatan nasional untuk memajukan SDM digital informal. Dengan langkah strategis yang terintegrasi, sektor ini berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi baru Indonesia.
Pentingnya keterampilan AI, kolaborasi pendidikan vokasi, serta penguatan tata kelola menjadi tiga pilar utama yang harus terus dijaga. Pemerintah, akademisi, dan industri perlu bekerja bersama untuk menutup kesenjangan digital.
Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada political will dan konsistensi implementasi di lapangan. Hanya dengan dukungan menyeluruh, transformasi digital sektor informal dapat mewujudkan ekonomi inklusif yang menjangkau semua lapisan masyarakat.(*)
