Singapura Sita Rp1,9 Triliun Dana Anak Konglomerat Sawit Indonesia Surya Darmadi

Pengadilan Singapura memerintahkan penyitaan dana sebesar hampir 140 juta dolar Singapura atau sekitar Rp1,9 triliun milik Bill Darmadi, putra konglomerat sawit Indonesia Surya Darmadi, selama 12 bulan ke depan. Keputusan tersebut ditetapkan pada September 2026 dan baru dirilis pada Sabtu (3/10/2026), sebagaimana dilaporkan Channel News Asia.

Latar Belakang Kasus Korupsi Surya Darmadi

Surya Darmadi merupakan pemilik PT Duta Palma Group sekaligus Chairman Darmex Agro Group, salah satu konglomerasi sawit terbesar di Indonesia. Pada Februari 2023, pengadilan Indonesia menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Surya atas kasus korupsi dan pencucian uang. Ia juga dikenai denda sebesar Rp41,9 triliun, menjadikannya salah satu denda terbesar dalam sejarah perkara korupsi di Tanah Air.

Menurut dokumen pengadilan Singapura, Surya Darmadi menjalankan bisnis perkebunan kelapa sawit tanpa izin yang diperlukan selama periode 2003 hingga 2022. Aktivitas ilegal tersebut menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dan menimbulkan kerugian signifikan bagi perekonomian Indonesia. Keuntungan itu kemudian dicuci melalui sejumlah perusahaan yang berada di bawah kendalinya, termasuk dengan mengalihkan dana ke entitas di luar negeri.

Penyitaan oleh CPIB dan Aliran Dana ke Singapura

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura menyita dana dari empat rekening bank milik Bill Darmadi pada 17 Mei 2023. Penyitaan dilakukan setelah otoritas Singapura menyelidiki dugaan bahwa Bill membantu mempertahankan hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana ayahnya.

Penyelidikan CPIB menemukan adanya aliran dana dalam jumlah besar dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang terhubung dengan Surya menuju rekening perusahaan milik Bill di Singapura, yakni Rich Asian dan Palmbridge. Dana tersebut kemudian mengalir ke rekening pribadi Bill di Singapura.

Kelalaian Prosedural CPIB

Meski memerintahkan perpanjangan penyitaan, hakim pengadilan Singapura menemukan adanya sejumlah kelalaian prosedural yang signifikan oleh CPIB. Dalam aturan yang berlaku, CPIB seharusnya melaporkan penyitaan kepada hakim magistrat dalam waktu satu tahun, namun tenggat tersebut terlewati. Kelalaian ini dianggap telah melanggar hak pemilik dana untuk didengar.

Pada Mei 2024, CPIB baru memberitahu Bill mengenai rencana pelaporan dan meminta perpanjangan. Pengacara Bill dari firma Drew and Napier kemudian meminta dasar permohonan tersebut untuk memberikan nasihat hukum kepada kliennya.

Dampak bagi Pemberantasan Korupsi Indonesia

Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana hasil korupsi di Indonesia mengalir ke luar negeri melalui jaringan perusahaan yang kompleks. Penyitaan oleh Singapura mencerminkan kerja sama lintas negara dalam memberantas pencucian uang, meskipun masih terdapat tantangan prosedural.

Surya Darmadi juga disebut membayar suap untuk mendapatkan izin lokasi bagi perusahaan-perusahaannya sehingga kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan.

Dengan penyitaan ini, total aset terkait kasus Surya Darmadi yang dibekukan di luar negeri semakin bertambah. Para pengamat hukum menilai langkah Singapura sebagai sinyal positif bagi upaya pemulihan aset hasil korupsi Indonesia, sekaligus peringatan bagi pelaku yang berusaha menyembunyikan hasil kejahatan di yurisdiksi asing.