Terungkap Setoran Rutin Rp500 Juta per Bulan ke Dirjen Bea Cukai dari Suap Importasi Barang

Pengadilan Tipikor ungkap setoran rutin Rp500 juta per bulan ke Dirjen Bea Cukai dari aliran suap importasi Rp61,7 miliar. KPK pastikan penyidikan lanjutan terus berjalan.
Kasus korupsi Bea Cukai mengungkap aliran suap Rp61,7 miliar kepada sejumlah pejabat DJBC, termasuk dugaan setoran rutin Rp3 miliar per bulan.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali mengungkap modus setoran rutin miliaran rupiah dari pihak swasta kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), menyusul vonis bersalah terhadap tiga mantan pejabat DJBC dalam kasus suap dan gratifikasi terkait importasi barang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan apresiasi atas putusan majelis hakim yang dinilai telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang dihadirkan sepanjang proses persidangan.

Aliran Uang hingga Rp61,7 Miliar

Jaksa KPK, M. Takdir Suhan, mengungkapkan bahwa putusan pengadilan turut menguatkan pembuktian jaksa mengenai aliran uang suap senilai Rp61,7 miliar yang berasal dari pengusaha kargo John Field dan sejumlah pihak lainnya kepada para pejabat di lingkungan DJBC. Aliran dana tersebut, menurut keterangan jaksa, turut mengalir hingga ke level pimpinan tertinggi lembaga tersebut, yakni Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.

Dalam persidangan terungkap bahwa Djaka menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar setiap bulannya, dengan sebagian dana tersebut—senilai Rp500 juta per bulan—dialokasikan khusus untuk kebutuhan operasional pejabat tersebut. Majelis hakim menilai bukti-bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum telah cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan sistematis dalam praktik korupsi tersebut.

Modus Serupa di Lembaga Lain

Terungkapnya praktik setoran rutin di DJBC ini menambah daftar panjang modus korupsi serupa yang terbongkar di lembaga pemerintahan yang selama ini dikenal rawan praktik suap. Sebelumnya, modus setoran rutin juga terungkap di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana pengadilan mengungkap praktik pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing yang berlangsung sejak 2018, dengan sebagian dana diduga mengalir hingga ke level menteri.

Komitmen KPK Lanjutkan Penyidikan

KPK menegaskan komitmennya untuk terus mendalami aliran dana hasil korupsi di lingkungan DJBC, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran uang suap tersebut. Proses hukum terhadap sejumlah terdakwa lain dalam kasus ini juga masih terus berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dampak terhadap Reformasi Birokrasi

Terbongkarnya praktik korupsi sistematis ini menjadi sorotan publik terhadap urgensi reformasi birokrasi di lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam pengawasan arus barang dan keuangan negara. Pengamat hukum menilai kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta mempercepat digitalisasi layanan guna meminimalkan ruang gerak praktik suap dan gratifikasi di masa mendatang.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights