Indonesia Belum Punya Regulasi Khusus AI, Akademisi UGM Desak Payung Hukum Mengikat

Akademisi UGM mendesak pemerintah segera menyusun regulasi khusus AI karena Indonesia masih mengandalkan UU PDP dan UU ITE yang dinilai belum memadai.
Akademisi UGM mendesak pemerintah segera menyusun regulasi khusus AI karena Indonesia masih mengandalkan UU PDP dan UU ITE yang dinilai belum memadai.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti ketimpangan antara kecepatan inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) secara global dengan lambatnya penyusunan payung hukum yang mengikat di Indonesia. Dalam sebuah lokakarya bertema tata kelola teknologi, disebutkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti Korea Selatan dalam hal regulasi AI.

Menurut akademisi tersebut, laju inovasi teknologi AI di tingkat global menuntut respons cepat dari pembuat kebijakan. Tanpa payung hukum yang adaptif, tata kelola teknologi dikhawatirkan tertinggal jauh dari realitas perkembangan digital yang terjadi hampir setiap bulan.

Indonesia Masih Andalkan UU PDP dan UU ITE

Saat ini, pengaturan teknologi AI di Indonesia masih bertumpu pada instrumen hukum umum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua regulasi tersebut dinilai belum cukup spesifik untuk mengatur berbagai aspek teknis maupun etika dalam pengembangan dan penggunaan AI secara luas.

Publik dan pelaku industri teknologi di Tanah Air disebut masih menantikan rampungnya dua rancangan peraturan presiden (perpres), yakni mengenai etika AI dan purwarupa AI, sebagai pijakan hukum yang lebih konkret. Kedua perpres ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan ekosistem AI yang aman dan bertanggung jawab di Indonesia.

Kesenjangan Waktu Antara Inovasi dan Regulasi

Dosen UGM tersebut menegaskan terdapat kesenjangan waktu yang mencolok antara siklus lahirnya inovasi teknologi dan perumusan aturan hukum yang mengaturnya. Teknologi berkembang dalam hitungan bulan, sementara kebijakan terkait hal tersebut sering kali baru terlihat dampaknya setelah bertahun-tahun kemudian.

Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan kekosongan hukum pada berbagai aspek penggunaan AI, mulai dari perlindungan data pribadi, tanggung jawab algoritma, hingga potensi penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan digital seperti deepfake dan penipuan berbasis AI yang belakangan semakin marak.

Perbandingan dengan Korea Selatan

Dalam forum yang digagas bersama Korea Foundation tersebut, turut dibahas perbandingan pendekatan regulasi AI antara Indonesia dan Korea Selatan. Korea Selatan dinilai lebih progresif dalam menyusun kerangka hukum AI yang komprehensif, mencakup aspek keamanan data, akuntabilitas pengembang, hingga mekanisme pengawasan independen terhadap sistem AI berisiko tinggi.

Para pembicara mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mempercepat pembahasan regulasi AI agar tidak semakin tertinggal, sekaligus memastikan iklim inovasi teknologi tetap kondusif bagi pelaku industri dan startup di dalam negeri.

Dengan percepatan regulasi yang tepat, Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan ekosistem AI domestik dan melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan di masa depan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights