MUI Jelaskan Alasan Rokok Konvensional Tak Diharamkan Seperti Vape

MUI jelaskan alasan rokok konvensional tak diharamkan seperti vape melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, menyoroti perbedaan kajian ilmiah dan pandangan ulama terhadap kedua produk tembakau.
Fatwa MUI vape haram resmi ditetapkan melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. MUI menjelaskan alasan pengharaman vape dan perbedaannya dengan rokok konvensional.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan rokok elektrik atau vape sebagai barang haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Penetapan ini sontak memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat rokok konvensional yang juga memiliki dampak kesehatan serupa tidak mendapatkan ketetapan hukum yang sama tegasnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa perbedaan status hukum antara vape dan rokok konvensional didasarkan pada kondisi dan fakta ilmiah dari kedua jenis produk tembakau tersebut. Menurutnya, hukum rokok konvensional masih menjadi perdebatan atau khilaf di kalangan ulama hingga saat ini.

Perbedaan Pandangan Ulama soal Rokok Konvensional

Ni’am memaparkan bahwa sebagian ulama menghukumi rokok konvensional sebagai makruh, sementara sebagian lainnya menyatakannya haram. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi alasan MUI belum mengeluarkan fatwa tegas serupa terhadap rokok konvensional, berbeda dengan sikap MUI terhadap vape yang dinilai tidak menyisakan ruang perbedaan pendapat.

“Cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan dan dapat membahayakan kesehatan,” kata Ni’am, dikutip dari laman resmi MUI, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan bahwa risiko kesehatan yang ditimbulkan vape telah terbukti secara ilmiah dan menjadi pertimbangan utama pengharaman tersebut.

Cakupan Fatwa Haram Vape

Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 ini mengharamkan seluruh rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga perdagangan. Langkah ini sejalan dengan kajian ilmiah yang menunjukkan kandungan zat berbahaya dalam cairan vape, termasuk nikotin sintetis dan berbagai senyawa kimia tambahan yang berpotensi meningkatkan risiko gangguan paru-paru dan jantung.

Respons Industri dan Masyarakat

Penetapan fatwa ini diperkirakan akan memengaruhi industri vape di Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan pesat, khususnya di kalangan anak muda. Pemerintah sendiri saat ini sedang mengkaji wacana larangan total terhadap produk vape, menyusul desakan dari sejumlah pihak termasuk MUI yang mendorong pengaturan lebih ketat terhadap distribusi dan penjualan produk tersebut.

Pentingnya Edukasi Kesehatan Masyarakat

Di luar aspek hukum keagamaan, para ahli kesehatan turut mengingatkan masyarakat mengenai bahaya jangka panjang konsumsi nikotin baik dari vape maupun rokok konvensional. MUI berharap fatwa ini dapat menjadi landasan edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih memahami risiko kesehatan dari produk tembakau dan nikotin elektronik, sekaligus mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi peredaran vape di pasar domestik demi melindungi kesehatan publik secara lebih komprehensif.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights