Prabowo Ungkap 17 Konsesi Perusahaan Dicabut Terkait Karhutla di Depan Pimpinan ASEAN
Ekoin.co – Presiden Prabowo Subianto mengungkap langkah tegas pemerintah Indonesia terhadap perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat berbicara di hadapan para pemimpin negara ASEAN dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Dalam forum internasional tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi persoalan karhutla yang dampaknya bahkan melintasi batas negara, mengganggu kualitas udara di sejumlah negara tetangga saat musim kering tiba.
104 Perusahaan Dalam Pengawasan Kepolisian
Prabowo memaparkan rincian penanganan hukum terhadap korporasi yang terus berjalan. “Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” kata Prabowo, dikutip Senin (16/11/2026).
Langkah tegas ini disampaikan sebagai bentuk komitmen nyata Indonesia dalam menangani persoalan karhutla yang kerap menjadi sorotan negara-negara ASEAN, khususnya pada periode kemarau panjang ketika asap kebakaran lahan gambut dapat menyebar hingga ke kawasan regional.
Solidaritas ASEAN dan Ketahanan Kawasan
Selain membahas isu karhutla, Prabowo juga menyerukan solidaritas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan menjelang usianya yang akan memasuki 60 tahun. Presiden menyiapkan tambahan dukungan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk bencana lingkungan dan kebakaran lahan.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerugian lingkungan, tetapi juga berdampak signifikan pada perekonomian nasional, mulai dari kerugian sektor pertanian dan perkebunan, gangguan aktivitas transportasi akibat asap, hingga potensi penurunan kualitas ekspor komoditas seperti kelapa sawit jika tidak dikelola dengan baik. Penindakan tegas terhadap korporasi pelaku karhutla diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan di sektor perkebunan dan kehutanan.
Komitmen Jangka Panjang
Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan dan gambut, termasuk melalui kolaborasi lintas kementerian dan penegakan hukum yang konsisten. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam forum internasional untuk menunjukkan keseriusan dalam penanganan perubahan iklim dan perlindungan lingkungan di kawasan ASEAN maupun global.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v





















Tinggalkan Balasan