Harga Keekonomian Pertalite Tembus Rp18.102 per Liter, Selisih Rp8.000 Ditanggung APBN
Ekoin.co – Kementerian Keuangan mengungkap bahwa harga keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) saat ini telah mencapai Rp18.102 per liter, jauh lebih tinggi dari harga jual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tetap dipatok Rp10.000 per liter. Selisih sebesar lebih dari Rp8.000 per liter tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema subsidi dan kompensasi energi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal ini dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menjelaskan bahwa lonjakan harga keekonomian BBM subsidi tidak lepas dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang melonjak dari kisaran 60 dolar AS per barel di awal tahun menjadi 115-116 dolar AS per barel pada titik tertinggi Oktober 2026.
Solar Alami Lonjakan Lebih Tajam
Kondisi serupa juga terjadi pada BBM jenis Solar bersubsidi. Pemerintah tetap menjual Solar dengan harga Rp6.800 per liter, sementara harga keekonomiannya kini telah menembus Rp21.457 per liter — jauh lebih tinggi dibanding Pertalite dari sisi nominal selisih yang ditanggung negara.
Suahasil menjelaskan tren kenaikan harga keekonomian kedua jenis BBM tersebut mulai terlihat signifikan sejak April 2026. Sebelumnya, sepanjang 2024 hingga Maret 2026, selisih antara harga jual dan harga keekonomian relatif kecil. “Mulai bulan April, harga keekonomian mulai meningkat. Ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi,” kata Suahasil, yang menyebut kenaikan tersebut juga dipicu dampak konflik geopolitik global.
Beban Subsidi Energi Membengkak jadi Rp415,8 Triliun
Sebagai akibat dari lebarnya selisih harga tersebut, total anggaran subsidi dan kompensasi energi per Oktober 2026 telah mencapai Rp415,8 triliun, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp315 triliun. Penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi hingga Oktober 2026 mencapai 15,244 juta kiloliter, tumbuh 9,5 persen secara tahunan dari 13,916 juta kiloliter pada periode sama 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menegaskan bahwa harga asli BBM bersubsidi kini sudah di atas Rp20.000 per liter jika dihitung tanpa intervensi pemerintah. Kedua menteri sepakat bahwa kebijakan menahan harga jual BBM di tingkat masyarakat merupakan keputusan politik untuk menjaga daya beli, dengan konsekuensi beban fiskal yang makin berat bagi negara.
Dampak bagi Masyarakat dan Pembayar Pajak
Suahasil menegaskan bahwa selisih harga yang ditanggung pemerintah pada akhirnya bersumber dari kontribusi pajak masyarakat. “Selisih harganya Pertalite maupun Solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak,” ujarnya, sembari menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak atas kontribusinya menanggung subsidi energi.
Ke depan, pemerintah dihadapkan pada dilema antara mempertahankan harga BBM bersubsidi demi menjaga inflasi dan daya beli masyarakat, atau melakukan penyesuaian harga guna mengurangi beban APBN yang terus membengkak akibat fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan geopolitik yang belum menunjukkan tanda mereda.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan