DPR Komisi III Ajak Masyarakat Sipil Kawal Implementasi RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI mengajak masyarakat sipil mengawal implementasi RUU Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan aparat penegak hukum setelah disahkan menjadi undang-undang.
Komisi III DPR RI mengajak masyarakat sipil mengawal implementasi RUU Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan aparat penegak hukum setelah disahkan menjadi undang-undang.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman mengajak masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk ikut mengawasi pelaksanaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah nantinya disahkan menjadi undang-undang. Ia menilai pengawasan publik sangat penting agar implementasi aturan tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada tahap pembahasan dan pengesahan undang-undang, melainkan harus berlanjut ke masa transisi dan penerapan di lapangan.

Transparansi Jadi Kunci Pengawasan Berkelanjutan

Andi Amar menegaskan Komisi III DPR RI terbuka menerima laporan masyarakat apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan RUU Perampasan Aset kelak. Ia berharap pihak-pihak yang selama ini memberikan masukan dalam proses pembahasan, termasuk organisasi masyarakat sipil, dapat terus mendampingi implementasi aturan tersebut di lapangan.

“Yang penting adalah ketika pengimplementasiannya terjadi, harus sesuai dengan bagaimana itu berjalan. Sesuai dengan niatnya kita. Ini sudah lama dibahas bagaimana niatnya betul-betul terjalan sesuai,” ujar Andi Amar.

70 Rapat Dengar Pendapat Jadi Dasar Penyusunan

Ia mengungkapkan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui sekitar 70 rapat dengar pendapat (RDP) guna menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Banyaknya masukan tersebut, menurutnya, perlu diikuti dengan pengawasan berkelanjutan agar substansi yang telah dirumuskan tidak melenceng saat diterapkan di lapangan.

Andi Amar secara khusus mengingatkan pentingnya mencegah penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dalam pelaksanaan mekanisme perampasan aset. Ia menegaskan kewenangan tersebut berkaitan langsung dengan hak kepemilikan masyarakat, sehingga harus dijalankan berdasarkan prosedur hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Diharapkan Perkuat Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum

RUU Perampasan Aset sejak lama dinanti sebagai instrumen hukum untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, tanpa harus menunggu proses pidana rampung sepenuhnya. Lembaga antikorupsi dan penegak hukum menilai aturan ini bisa menjadi terobosan penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Melalui pengawasan bersama antara DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil, Andi Amar berharap implementasi RUU Perampasan Aset nantinya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Tanah Air. Ia menekankan pentingnya memastikan aturan berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya, sehingga dapat menjadi fondasi penegakan hukum yang lebih kuat bagi generasi mendatang.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights