18 Saksi Dinilai Belum Buktikan Dakwaan terhadap Febrie Adriansyah

Redaksi Ekoin Virdy Firsalsyah
18 saksi yang dihadirkan JPU dinilai belum mampu membuktikan keterlibatan Febrie Adriansyah dalam dugaan pemerasan dalam jabatan. Penasihat hukum menyebut transaksi investasi Rp60 miliar dan sejumlah aset yang dipersoalkan merupakan urusan bisnis korporasi (Foto:Istimewa).

Jakarta, Ekoin.co – Dakwaan terhadap Febrie Adriansyah dinilai belum terbukti meskipun Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menghadirkan 18 orang saksi dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penilaian tersebut disampaikan tim penasihat hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) setelah mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Penasihat hukum Febrie, Patra M. Zen, menyatakan bahwa keterangan para saksi yang telah memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim belum menunjukkan adanya bukti yang menghubungkan kliennya dengan transaksi maupun aset sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan JPU.

“Berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi hari ini, kami dapat dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan yang disusun JPU belum dapat dibuktikan,” kata Patra M. Zen kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Menurut Patra, sejumlah transaksi yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut meliputi investasi senilai Rp60 miliar, kepemilikan tanah di Cilincing, Jakarta Utara, senilai Rp77 miliar, serta aset berupa tanah dan bangunan hotel di Bali. Namun, ia menilai keterangan para saksi belum membuktikan keterlibatan Febrie dalam transaksi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa transaksi komersial maupun kegiatan bisnis yang terungkap selama persidangan merupakan urusan korporasi. Karena itu, pihaknya menilai belum terdapat hubungan langsung antara kegiatan usaha tersebut dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Febrie.

Patra juga menegaskan bahwa jumlah saksi yang telah memberikan keterangan belum otomatis membuktikan tuduhan apabila keterangan tersebut tidak menunjukkan keterlibatan terdakwa. Ia kembali menyampaikan bahwa pembuktian harus mengarah pada unsur tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan.

“Saya ulangi, 18 orang saksi belum dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pak Febrie melakukan tindak pidana pemerasan dalam jabatan,” tegas Patra.

Selain dugaan pemerasan dalam jabatan, tim penasihat hukum juga menyoroti dakwaan TPPU yang dikenakan kepada Febrie. Patra menyatakan bahwa persidangan sejauh ini belum menunjukkan pembuktian keterlibatan kliennya dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa pemerasan dalam jabatan.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Patra turut menyampaikan harapan agar proses pembuktian berjalan sebagaimana yang telah berlangsung selama persidangan. Ia kemudian melontarkan kelakar mengenai harapannya terhadap putusan majelis hakim.

“Itu, tuh, kita berdoa, begini aja terus ini pembuktian nih, bagus, ya kan? Sampai nanti vonis hakim memutus bebas,” kelakarnya.

Saksi Akui Investasi Rp60 Miliar, Sebut Murni Bisnis

Pernyataan Patra tersebut disampaikan setelah sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan TPPU dengan terdakwa Febrie Adriansyah dan pihak lainnya. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (16/11/2026) itu menghadirkan tiga saksi dengan agenda pemeriksaan saksi.

Ketiga saksi tersebut memberikan keterangan yang berkaitan dengan uang Rp60 miliar yang didakwakan diterima Febrie. Salah satu saksi, Heri Janto, mengakui adanya investasi senilai Rp60 miliar ke perusahaan milik Don Ritto alias Idon, yakni PT Kresna Pusaka Energi (PT KPE).

Selain investasi tersebut, Heri juga mengakui adanya penyerahan aset tanah senilai Rp77 miliar serta sertifikat Hotel The Nyaman Bali senilai Rp19,9 miliar. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa seluruh transaksi tersebut berlangsung dalam kerangka hubungan bisnis profesional.

Keterangan Heri mengenai transaksi investasi dan penyerahan aset menjadi bagian dari materi pemeriksaan yang diperhatikan tim penasihat hukum. Patra kemudian menilai bahwa pengakuan mengenai keberadaan transaksi tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan Febrie dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan.

Febrie Didakwa Pemerasan dan TPPU Rp346 Miliar

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah didakwa melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian sebesar Rp55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Selain itu, Febrie bersama para terdakwa lainnya juga menghadapi dakwaan tindak pidana pencucian uang dengan nilai mencapai Rp346.743.821.282 atau sekitar Rp346 miliar dan USD440.990 atau sekitar Rp7,9 miliar.

Jaksa Penuntut Umum menyebut dana tersebut disamarkan melalui pembelian berbagai aset. Salah satu aset yang disebut dalam dakwaan adalah kepemilikan kafe yang digunakan sebagai tempat nongkrong. Selain itu, penyidik juga menemukan emas seberat 74 kilogram di dalam brankas ketika melakukan penggeledahan dalam proses penyidikan.

Rangkaian transaksi, kepemilikan aset, serta temuan emas tersebut menjadi bagian dari perkara yang diperiksa dalam persidangan. Sementara itu, tim penasihat hukum Febrie tetap menyatakan bahwa keterangan 18 saksi belum membuktikan unsur pemerasan dalam jabatan maupun keterlibatan kliennya dalam TPPU sebagaimana dakwaan JPU.

Dengan demikian, persidangan pada Senin (16/11/2026) memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara pihak penuntut umum dan penasihat hukum mengenai pembuktian perkara. Penilaian akhir terhadap seluruh dakwaan, keterangan saksi, dan alat bukti tetap menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights