MA Tolak Kasasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137,15 Miliar
Ekoin.co – Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan putusan tersebut, Nurhadi tetap harus menjalani hukuman lima tahun penjara sekaligus membayar uang pengganti sebesar Rp137,15 miliar.
“Tolak kasasi terdakwa,” demikian tertulis dalam laman Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026 tersebut diketok oleh majelis hakim yang diketuai Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori.
KPK Siap Lakukan Eksekusi
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengapresiasi putusan MA yang menolak kasasi Nurhadi. Ia menilai putusan tersebut menegaskan bahwa proses penegakan hukum dalam perkara ini telah berjalan sesuai asas hukum, baik dari aspek formil maupun materiel.
“KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan.
Penegasan Pentingnya Integritas Penyelenggara Negara
Budi menambahkan, penegakan hukum terhadap perkara korupsi bukan sekadar memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. KPK berharap putusan ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
“KPK berharap putusan ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk terus menjaga integritas dan amanah jabatan,” pungkas Budi.
Perjalanan Kasus di Tingkat Pertama dan Banding
Dalam putusan tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Nurhadi, disertai denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tingkat banding, sebelum akhirnya dikukuhkan oleh MA di tingkat kasasi.
Jika Nurhadi tidak melunasi kewajiban pembayaran uang pengganti Rp137,15 miliar dalam tenggat waktu yang ditentukan undang-undang, harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa, atau diganti dengan pidana penjara tambahan sesuai ketentuan subsider dalam putusan. Kasus ini menjadi salah satu perkara gratifikasi dan TPPU yang menyeret nama pejabat tinggi lembaga peradilan, dan kembali menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap aparatur negara tanpa pandang jabatan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan