DPR dan KPU Respons Petisi Desakan Buka Ijazah Seluruh Anggota Dewan

Petisi publik yang digagas Farida Octavia mendesak transparansi ijazah seluruh anggota DPR mendapat respons dari pimpinan DPR dan KPU, di tengah data BPS yang menunjukkan 211 anggota dewan belum mencantumkan latar belakang pendidikan lengkap.
Petisi publik yang digagas Farida Octavia mendesak transparansi ijazah seluruh anggota DPR mendapat respons dari pimpinan DPR dan KPU, di tengah data BPS yang menunjukkan 211 anggota dewan belum mencantumkan latar belakang pendidikan lengkap.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tanggapan atas petisi publik yang mendesak seluruh anggota DPR membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan mereka secara terbuka kepada masyarakat. Petisi yang digagas oleh Farida Octavia melalui platform Change.org tersebut menuntut transparansi menyeluruh soal latar belakang akademik para legislator, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga gelar pendidikan tinggi.

Riwayat Pendidikan Bisa Ditelusuri Publik

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota dewan sebenarnya telah dapat diakses melalui kanal resmi. “Ini kan sebenarnya riwayat pendidikan itu kan bisa di-tracking. Kan ada laman di DPR ini yang bisa melihat latar belakang anggota DPR,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Selasa (17/11/2026). Ia meminta masyarakat tidak menggiring opini secara sepihak sebelum menelusuri data yang tersedia di laman resmi DPR maupun KPU.

Dalam petisinya, Farida menyebut desakan transparansi ijazah ini muncul di tengah kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang menurutnya berada di titik krusial. “Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulis Farida dalam petisinya.

Data BPS soal Latar Belakang Pendidikan Anggota DPR

Di tengah mencuatnya petisi tersebut, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Statistik Politik 2024 turut menjadi rujukan. Data tersebut memuat rincian latar belakang pendidikan 580 anggota DPR RI hasil Pemilu 2024, yakni lulusan SMA sebanyak 63 orang (10,85 persen), D3 sebanyak 3 orang (0,52 persen), S1 sebanyak 155 orang (26,72 persen), S2 sebanyak 119 orang (20,52 persen), dan S3 sebanyak 29 orang (5 persen). Sementara itu, sebanyak 211 anggota atau 36,38 persen tidak mencantumkan latar belakang pendidikan secara lengkap dalam dokumen pencalonan — angka yang kini menjadi sorotan dalam petisi publik.

Dorongan Verifikasi Lebih Transparan

Sejumlah pihak mendesak agar DPR dan KPU tidak hanya mengandalkan laman resmi yang sudah ada, tetapi juga membuka akses verifikasi dokumen ijazah secara lebih mudah dijangkau publik, mengingat isu keaslian ijazah pejabat publik kerap mencuat dalam beberapa tahun terakhir. “Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” tulis Farida menegaskan urgensi petisinya.

Hingga saat ini, DPR belum menyatakan akan membuat mekanisme khusus di luar laman yang sudah tersedia untuk merespons petisi tersebut. Namun tekanan publik yang terus menguat berpotensi mendorong pimpinan DPR dan KPU mengkaji ulang format transparansi data pencalonan legislatif ke depan, termasuk kemungkinan verifikasi independen atas dokumen akademik calon anggota dewan pada pemilu mendatang.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights