Kejagung Periksa Empat Saksi Kasus Korupsi Nikel Sulawesi Tenggara
Kendari Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi nikel Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan. Pada Rabu, 18 November 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa empat orang saksi dari PT DDR untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan berlangsung sebagai bagian dari rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkara ini mencakup periode 2013 hingga 2025, sebagaimana tercantum dalam keterangan penyidikan Kejaksaan Agung.
Keempat saksi yang memenuhi panggilan penyidik terdiri atas tiga perempuan dan satu laki-laki. Mereka masing-masing berinisial LW, IL, FF, dan WH. Seluruh saksi diketahui berasal dari perusahaan yang sama, yakni PT DDR.
Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu langkah penyidik untuk mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki informasi terkait perkara. Melalui proses ini, penyidik berupaya melengkapi bahan pembuktian sekaligus menyusun pemberkasan perkara dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel.
Kejaksaan Agung belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan terhadap masing-masing saksi. Begitu pula mengenai jabatan, tanggung jawab, serta hubungan pekerjaan keempat orang tersebut dengan aktivitas usaha pertambangan nikel yang sedang diselidiki.
Empat Saksi PT DDR Dimintai Keterangan
Berdasarkan keterangan penyidikan, saksi pertama yang diperiksa adalah LW dari PT DDR. Selanjutnya, penyidik meminta keterangan IL yang juga berasal dari perusahaan tersebut. Keduanya hadir untuk memenuhi panggilan dalam rangkaian pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu, 18 November 2026.
Selain LW dan IL, penyidik turut memeriksa FF dari PT DDR. Saksi keempat berinisial WH, yang juga berasal dari perusahaan yang sama, melengkapi daftar empat orang yang dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut.
Kesamaan asal perusahaan keempat saksi menjadi bagian dari informasi yang disampaikan Kejaksaan Agung dalam pengumuman pemeriksaan. Namun, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai keterlibatan masing-masing saksi dalam kegiatan usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Penyidik melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam mengungkap perkara. Setiap informasi yang disampaikan para saksi diharapkan dapat membantu memperkuat rangkaian pembuktian serta melengkapi dokumen penyidikan.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel selama periode 2013 sampai dengan 2025. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa penyidikan mencakup aktivitas usaha pertambangan dalam kurun waktu panjang. Meski demikian, Kejagung belum menyampaikan rincian mengenai bentuk penyimpangan yang sedang didalami.
Selain itu, informasi mengenai nilai kerugian negara, perusahaan lain yang berkaitan, maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum tercantum dalam keterangan pemeriksaan yang disampaikan pada 18 November 2026.
Kejagung Utamakan Profesionalitas Penyidikan
Dalam menangani perkara dugaan korupsi nikel Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi tim penyidik dalam menjalankan setiap tahapan pemeriksaan.
Penyidik juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap seseorang sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penilaian terhadap suatu perkara harus berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.
Selain profesionalitas dan independensi, Kejagung turut menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian. Langkah tersebut diperlukan agar proses pengumpulan keterangan, pemeriksaan, dan penyusunan berkas perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
Pemeriksaan empat saksi dari PT DDR pada 18 November 2026 menjadi bagian dari upaya JAM PIDSUS mendalami dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidik masih perlu melengkapi berbagai keterangan dan bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Perkembangan perkara ini selanjutnya akan bergantung pada hasil penyidikan serta kecukupan alat bukti yang berhasil dikumpulkan. Kejaksaan Agung diharapkan dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara melalui keterangan resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penegakan hukum.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan