Desakan Eksekusi Buron Silfester Matutina Menguat, Kinerja Kejagung Disorot
Ekoin.co – Desakan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengeksekusi terpidana Silfester Matutina kembali menguat setelah buronan tersebut muncul dalam acara peresmian restoran milik anaknya di Bandung. Kemunculan Silfester di ruang publik memicu kritik tajam dari sejumlah politikus yang mempertanyakan efektivitas pencarian yang selama ini diklaim Kejagung belum berhasil menemukan keberadaannya.
Tujuh Tahun Putusan Belum Dieksekusi
Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli melalui akun media sosialnya menyoroti lambannya eksekusi terhadap Silfester. “Halo Kejaksaan, Kapan Silfester Dieksekusi Dijebloskan ke Penjara? Tujuh tahun sudah putusan MA menghukum Silfester 1 tahun 6 bulan, tapi belum dieksekusi,” tulis Guntur, Rabu (18/11/2026). Ia juga mempertanyakan bagaimana Silfester bisa muncul secara terbuka di acara peresmian restoran anaknya di Bandung, sementara pihak Kejagung selama ini menyatakan keberadaannya tidak diketahui.
Sorotan Lebih Luas terhadap Institusi Kejagung
Kasus Silfester menjadi salah satu pemicu desakan yang lebih luas kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Desakan ini juga terkait dengan penanganan kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Pengamat menilai penanganan kedua kasus ini mencerminkan adanya persoalan tata kelola internal di tubuh Kejagung yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
Pengamat hukum Sri Radjasa menyebut pengusutan kasus-kasus tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ia juga menyoroti munculnya sejumlah faksi internal di Kejagung pascakasus Febrie mencuat, yang menurutnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut integritas institusi penegak hukum.
Klaim Penyelamatan Uang Negara Dipertanyakan
Di tengah berbagai sorotan tersebut, klaim Kejagung yang menyebut telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp24 triliun hingga Oktober 2026 juga menjadi perhatian. Sejumlah pihak menilai pencapaian tersebut belum cukup untuk disebut sebagai prestasi apabila proses penyitaan dan penanganan perkara tidak disampaikan secara transparan kepada publik.
Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Rangkaian sorotan terhadap Kejagung, mulai dari lambannya eksekusi buron hingga dugaan pelanggaran internal pejabat tinggi, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Jika tidak segera direspons dengan langkah konkret dan transparan, tekanan publik dikhawatirkan akan terus membesar dan memengaruhi legitimasi Kejagung dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam perkara-perkara korupsi besar yang sedang ditangani saat ini.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan