Komisi II DPR Dorong Digitalisasi Rekapitulasi Suara untuk Antisipasi Sengketa Pemilu 2029

Komisi II DPR mendorong KPU mempercepat digitalisasi sistem rekapitulasi suara untuk menekan sengketa hasil pada Pemilu 2029 mendatang.
Komisi II DPR mendorong KPU mempercepat digitalisasi sistem rekapitulasi suara untuk menekan sengketa hasil pada Pemilu 2029 mendatang.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Komisi II DPR RI mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempercepat digitalisasi sistem rekapitulasi suara sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Usulan ini muncul dalam rapat kerja bersama penyelenggara pemilu yang membahas evaluasi teknis penyelenggaraan pemilu sebelumnya, khususnya terkait potensi kesalahan input data dan lamanya proses rekapitulasi manual berjenjang.

Anggota Komisi II menilai sistem rekapitulasi digital yang terintegrasi dengan baik dapat menekan potensi kesalahan manusia (human error) sekaligus mempercepat proses penetapan hasil pemilu. “Kita perlu sistem yang transparan, dapat diaudit publik, namun tetap menjaga keamanan data agar tidak disalahgunakan,” ujar salah satu anggota komisi dalam rapat tersebut.

Belajar dari Pengalaman Pemilu Sebelumnya

Evaluasi ini tidak lepas dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, di mana proses rekapitulasi manual berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional memakan waktu panjang dan rawan menimbulkan perbedaan data antara hasil hitung cepat, Sirekap, dan rekapitulasi manual. Perbedaan data semacam ini kerap memicu polemik di masyarakat dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

KPU dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian terhadap beberapa model sistem informasi rekapitulasi yang digunakan negara lain, namun menegaskan bahwa penerapan teknologi baru memerlukan payung hukum yang jelas serta anggaran yang memadai agar implementasinya tidak setengah-setengah. KPU juga menyoroti pentingnya pelatihan intensif bagi petugas di tingkat bawah agar transisi dari sistem manual ke digital tidak menimbulkan kebingungan teknis di lapangan.

Soal Anggaran dan Payung Hukum

Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi rekapitulasi adalah ketersediaan anggaran serta revisi sejumlah aturan teknis kepemiluan. DPR dan KPU sepakat akan membentuk tim kerja bersama untuk membahas detail teknis sistem, termasuk mekanisme keamanan data dan uji coba sistem sebelum diterapkan secara nasional. Tim kerja ini juga akan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan standar keamanan data pemilu memenuhi kaidah pengamanan informasi tingkat nasional.

Sejumlah pengamat kepemiluan menilai digitalisasi yang matang berpotensi menekan biaya logistik pemilu dalam jangka panjang, meski di awal implementasi membutuhkan investasi infrastruktur teknologi informasi yang tidak sedikit, termasuk pelatihan bagi petugas di tingkat TPS dan kecamatan. Investasi awal ini dinilai wajar mengingat potensi penghematan biaya logistik dan distribusi dokumen fisik pada pemilu-pemilu berikutnya akan jauh lebih besar dalam jangka panjang.

Perbandingan dengan Negara Lain

Beberapa negara yang telah menerapkan sistem rekapitulasi elektronik, seperti Estonia dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, umumnya melalui proses uji coba bertahap selama beberapa siklus pemilu sebelum sistem digital diterapkan secara penuh. Pendekatan bertahap ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan sistem benar-benar andal secara teknis sebelum digunakan dalam skala nasional.

Komisi II DPR menyarankan KPU mempertimbangkan pendekatan serupa, misalnya dengan menerapkan sistem digital terlebih dahulu pada pemilihan kepala daerah skala kecil sebagai uji coba, sebelum diterapkan penuh pada Pemilu 2029 yang memiliki skala jauh lebih besar dan kompleks secara logistik.

Harapan Publik

Masyarakat sipil yang bergerak di bidang pengawasan pemilu menyambut positif wacana ini, namun mengingatkan pemerintah dan DPR agar proses digitalisasi tetap melibatkan partisipasi publik secara luas, termasuk uji coba sistem secara terbuka sebelum Pemilu 2029 digelar. Hal ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas hasil pemilu ke depan.

DPR menargetkan pembahasan teknis mengenai sistem rekapitulasi digital ini dapat dirumuskan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang direncanakan dibahas pada masa sidang mendatang, sehingga kerangka hukum dan teknologinya siap jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai secara resmi.

Isu Keamanan Siber Jadi Perhatian Utama

Selain soal payung hukum dan anggaran, aspek keamanan siber menjadi perhatian serius dalam rencana digitalisasi rekapitulasi suara ini. Mengingat data pemilu bersifat sangat sensitif dan strategis, potensi serangan siber maupun upaya manipulasi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab harus diantisipasi sejak tahap perancangan sistem. Para ahli keamanan siber menyarankan penerapan enkripsi data berlapis, audit kode sistem oleh pihak independen, serta simulasi serangan siber secara berkala sebelum sistem benar-benar digunakan dalam pemilu sesungguhnya, agar tingkat keandalan sistem dapat diuji secara menyeluruh jauh sebelum hari pemungutan suara tiba.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights