Kasus Korupsi Migas Bekasi, Kejagung Periksa Saksi Foster Oil

Bekasi Ekoin.co - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi migas Bekasi yang berkaitan dengan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Ga...
Kejagung memeriksa saksi Foster Oil dalam kasus korupsi migas Bekasi terkait tata kelola KSO dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.(foto:istimewa)

Bekasi Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi migas Bekasi yang berkaitan dengan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP. Pada Rabu, 18 November 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa seorang saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara tersebut.

Saksi yang memenuhi panggilan penyidik berinisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kerja sama sektor minyak dan gas bumi yang melibatkan perusahaan daerah Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.

Pemeriksaan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, sebagai bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan perkara. Kehadiran HIS diharapkan dapat membantu tim penyidik memperoleh informasi tambahan untuk mendukung proses pembuktian.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam pelaksanaan KSO bersama PT Pertamina EP. Berdasarkan keterangan penyidikan, periode perkara yang sedang didalami berlangsung sejak 2009 hingga 2024.

Rentang waktu tersebut mencakup aktivitas kerja sama selama kurang lebih 15 tahun. Namun, Kejaksaan Agung belum mengungkap secara terperinci bentuk penyimpangan yang sedang diselidiki maupun hubungan pekerjaan saksi HIS dengan kegiatan operasional kerja sama tersebut.

Saksi Foster Oil Diperiksa dalam Penyidikan JAM PIDSUS

Saksi HIS dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd. menjadi satu-satunya pihak yang disebut menjalani pemeriksaan dalam keterangan penyidikan Kejaksaan Agung pada 18 November 2026.

Penyidik memanggil HIS untuk dimintai keterangan terkait perkara dugaan korupsi dalam tata kelola perusahaan daerah yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi tersebut. Pemeriksaan saksi merupakan salah satu tahapan penting untuk mengumpulkan informasi yang dapat mendukung penyusunan berkas perkara.

Meski demikian, Kejagung belum menyampaikan secara terbuka mengenai jabatan HIS di Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Selain itu, belum terdapat penjelasan mengenai materi pertanyaan, dokumen yang diperiksa, maupun keterangan khusus yang disampaikan saksi kepada penyidik.

Keterlibatan Foster Oil & Energy Pte. Ltd. dalam informasi pemeriksaan tersebut menjadi salah satu hal yang tercatat dalam perkembangan penyidikan. Akan tetapi, tanpa penjelasan lebih lanjut dari penyidik, hubungan perusahaan tersebut dengan pelaksanaan KSO antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP belum dapat dipastikan.

Dalam perkara ini, penyidik berupaya memperkuat pembuktian melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan informasi yang relevan. Langkah tersebut diperlukan untuk melengkapi pemberkasan sehingga setiap unsur dugaan tindak pidana dapat ditelusuri berdasarkan bukti yang diperoleh.

Perkara dugaan korupsi migas Bekasi ini menjadi bagian dari penanganan JAM PIDSUS terhadap dugaan penyimpangan tata kelola sektor minyak dan gas bumi. Namun, informasi mengenai nilai kerugian negara, bentuk penyimpangan, serta pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum disampaikan dalam keterangan pemeriksaan tersebut.

Kejagung Tegaskan Penyidikan Berjalan Profesional

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan perkara ini dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi Tim Jaksa Penyidik dalam menjalankan pemeriksaan serta mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian.

Selain itu, penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, seseorang yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi tidak dapat langsung dianggap terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penentuan tanggung jawab hukum harus berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kejagung juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan penanganan perkara. Pendekatan tersebut diperlukan agar proses pengumpulan keterangan dan penyusunan berkas perkara berjalan secara cermat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan HIS pada 18 November 2026 menjadi bagian dari langkah penyidik untuk melengkapi kebutuhan pembuktian dalam perkara KSO PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP. Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan menjadi bagian dari materi penyidikan yang ditangani JAM PIDSUS.

Perkembangan berikutnya masih menunggu hasil pendalaman penyidik terhadap berbagai keterangan dan bukti yang telah dikumpulkan. Kejaksaan Agung diharapkan dapat menyampaikan informasi resmi mengenai kelanjutan perkara agar masyarakat mengetahui proses penegakan hukum secara jelas dan proporsional.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights