AS Jatuhkan Sanksi ke Jaringan Pendana Hizbullah, Libatkan Pengusaha Emas Lebanon dan Turki
Washington, Ekoin.co – Departemen Keuangan Amerika Serikat melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) resmi menjatuhkan sanksi terhadap tiga individu dan tiga organisasi yang dituduh memberikan dukungan finansial kepada kelompok Hizbullah di Lebanon, Rabu (18/11/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya Washington memperketat tekanan terhadap jaringan pendanaan kelompok yang didukung Iran di kawasan Timur Tengah.
Daftar sanksi mencakup badan amal Wa Taawanu beserta pendirinya, Afif Abdel Rida Chouman, yang dituduh mengeksploitasi kegiatan bantuan kemanusiaan di Lebanon selatan untuk mengalihkan dana dari donor asing kepada Hizbullah. Selain itu, dua pengusaha asal Lebanon, Hassan Khechen dan Ibrahim Khechen, juga dikenai sanksi atas dugaan mentransfer dana ke Hizbullah melalui jaringan perdagangan emas dan uang tunai lintas batas negara.
Perusahaan Emas di Lebanon dan Turki Ikut Terseret
Dua entitas bisnis yang disebut terlibat dalam jaringan ini, yakni Gold Global Company yang berbasis di Lebanon dan Sankari Gold di Turki, turut dimasukkan dalam daftar sanksi OFAC. Otoritas AS menuding kedua perusahaan tersebut digunakan sebagai sarana pencucian dana sekaligus jalur transfer kekayaan yang pada akhirnya mengalir ke kelompok Hizbullah.
Berdasarkan keputusan sanksi tersebut, seluruh aset milik entitas yang dikenai sanksi dan berada di bawah jurisdiksi hukum Amerika Serikat akan dibekukan secara otomatis. Warga negara dan pelaku usaha AS juga dilarang melakukan transaksi apa pun dengan pihak-pihak yang masuk dalam daftar, kecuali mendapatkan izin khusus dari otoritas berwenang.
Pola Pendanaan Kelompok Bersenjata Lewat Jalur Kemanusiaan
Kasus ini menyoroti pola lama penyalahgunaan organisasi kemanusiaan dan jalur perdagangan komoditas, khususnya emas, sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan kelompok bersenjata. Pengamat kejahatan keuangan internasional menilai praktik semacam ini kerap sulit dilacak karena melibatkan rantai transaksi lintas negara yang kompleks dan melibatkan sektor informal.
Pelajaran bagi Pengawasan Keuangan di Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga telah memperkuat kerja sama lintas negara dalam memberantas kejahatan keuangan, termasuk yang berbasis teknologi digital dan aset kripto. Kasus sanksi Hizbullah ini menjadi pengingat penting bagi regulator keuangan global, termasuk Indonesia, untuk terus memperketat pengawasan terhadap transaksi lintas negara yang berpotensi disalahgunakan untuk pendanaan kelompok bersenjata maupun aktivitas ilegal lainnya, khususnya yang menggunakan komoditas seperti emas sebagai kedok transaksi keuangan gelap.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan