Yusril Dorong Pengusutan Aktor Intelektual di Balik Dugaan Penyadapan Presiden
Ekoin.co – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mendorong agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia diusut secara menyeluruh. Pengusutan tidak hanya menyasar pihak internal Kepolisian, tetapi juga kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari luar institusi tersebut.
Yusril mengatakan penyidikan yang awalnya berfokus pada lingkungan Kepolisian dapat berkembang ke pihak lain, termasuk elite politik dan birokrasi pemerintahan, apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dugaan Keterlibatan Lintas Institusi
Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian, ujar Yusril.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menggelar perkara terkait kasus makar dan penyadapan Presiden Prabowo, dengan sejumlah pihak termasuk eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut terlibat dalam rangkaian penyelidikan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya juga membenarkan bahwa proses penyidikan kasus ini melibatkan pemeriksaan internal yang ketat terhadap jajaran kepolisian.
Komitmen Transparansi Penegakan Hukum
Yusril menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menuntaskan kasus ini secara transparan tanpa pandang bulu, mengingat dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kedaulatan institusi kepresidenan. Ia menambahkan bahwa proses hukum akan tetap mengacu pada prinsip praduga tak bersalah hingga alat bukti yang cukup ditemukan terhadap pihak-pihak yang disebut terlibat.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan kasus ini, sepanjang kritik disampaikan tanpa provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Langkah Selanjutnya
Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak-pihak baru di luar lingkaran kepolisian. Kejelasan kasus ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap independensi penegakan hukum di Indonesia, terutama ketika kasus menyangkut langsung keamanan kepala negara.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan