KPK Dalami Penerbitan HGB Summarecon, Periksa Tiga Dirjen ATR/BPN
Ekoin.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk dengan memeriksa tiga direktur jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (18/11/2026).
Ketiga pejabat yang diperiksa sebagai saksi tersebut adalah Asnaedi selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, serta Virgo Eresta Jaya selaku Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
Fokus Pemeriksaan pada Kewenangan Penerbitan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa saksi Asnaedi didalami terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB serta Hak Guna Usaha (HGU), termasuk perannya sebagai direktur jenderal dalam proses administrasi pertanahan tersebut. Sementara saksi Muh Rizal dimintai keterangan terkait kewenangan serta proses penerbitan dokumen yang sama dari sudut pandang direktoratnya.
“Untuk saksi VEJ, didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan. Ketiga saksi tersebut dilaporkan hadir memenuhi panggilan penyidik, sementara satu saksi lainnya dari pihak swasta tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang.
Delapan Tersangka Telah Ditetapkan
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka sejak 15 September 2026. Empat di antaranya merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. Tersangka lainnya meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlevi selaku perantara.
KPK menduga Adrianto melalui Rizal Pahlevi memberikan suap senilai Rp1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat HGB milik Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, penyidik juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir kepada Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron Wahid.
Peran Masing-Masing Tersangka
Fahd El Fouz diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang ke orang-orang kepercayaan Nusron. Adrianto Pitoyo Adi bersama Rizal Pahlevi disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sementara tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dampak bagi Sektor Properti
Kasus ini menjadi sorotan di kalangan pelaku industri properti nasional, mengingat Summarecon merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Pengamat hukum menilai pengusutan kasus ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penerbitan sertifikat tanah yang selama ini rawan praktik suap dan gratifikasi.
KPK menegaskan proses penyidikan akan terus berlanjut hingga seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan penyuapan ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, termasuk kemungkinan pengembangan kasus ke pihak-pihak lain yang belum terungkap.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan