KPK Periksa 3 Dirjen Kementerian ATR/BPN sebagai Saksi Kasus Suap HGB Summarecon
Ekoin.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon Agung Tbk. Pemeriksaan tersebut digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa tiga pejabat yang diperiksa yakni Asnaedi selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, serta Virgo Eresta Jaya selaku Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Selain itu, KPK juga memanggil satu saksi dari pihak swasta terkait perkara ini.
Delapan Tersangka Telah Ditetapkan
Kasus ini bermula dari penetapan delapan tersangka oleh KPK pada 15 September 2026 lalu terkait dugaan korupsi suap pengurusan HGB PT Summarecon serta sejumlah penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Di antara para tersangka terdapat empat orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Tersangka lainnya meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Direktur Utama PT Summarecon, serta seorang perantara yang diduga menjembatani aliran suap antara pihak perusahaan dan pejabat kementerian.
Modus Dugaan Suap
Berdasarkan hasil penyelidikan, Direktur Utama PT Summarecon diduga memberikan suap senilai Rp1,5 miliar melalui perantara untuk membuka blokir sertifikat HGB milik perusahaan di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK juga mendeteksi sejumlah aliran penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir kepada sejumlah pejabat di lingkungan ATR/BPN.
KPK menyebut bahwa uang-uang tersebut terkait dengan pengurusan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN, serta pengurusan berbagai layanan pertanahan seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur.
Dugaan Kebocoran Informasi Penyidikan
Di tengah proses penyidikan yang berjalan, KPK juga mengungkap adanya dugaan kebocoran dokumen terkait penanganan kasus ini. Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat KPK dilaporkan masih melakukan pemeriksaan internal untuk menelusuri sumber kebocoran informasi penyelidikan yang kemudian naik menjadi tahap penyidikan.
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses pemeriksaan internal yang sedang berjalan dan akan terus memperkuat fungsi pengawasan guna menjamin independensi penanganan perkara.
Dampak bagi Sektor Properti dan Tata Kelola Pertanahan
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola pertanahan yang kerap menjadi celah praktik korupsi di berbagai daerah. Para pengamat hukum menilai, pengusutan tuntas kasus ini penting untuk memperbaiki sistem pelayanan pertanahan nasional sekaligus memulihkan kepercayaan dunia usaha, khususnya sektor properti, terhadap proses perizinan yang transparan dan bebas dari praktik suap.
KPK memastikan proses penyidikan masih terus berlanjut, dengan pemanggilan sejumlah saksi tambahan untuk melengkapi alat bukti sebelum perkara ini dilimpahkan ke tahap persidangan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan