Indonesia Kejar Ratifikasi ASEAN DEFA, UMKM Diincar Rebut Pasar Digital 693 Juta Penduduk
Jakarta, Ekoin.co — Pemerintah Indonesia bergerak mempercepat proses ratifikasi dan implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), sebuah kerangka kerja sama ekonomi digital regional yang ditargetkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di kawasan Asia Tenggara.
Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau konsumen di kawasan dengan populasi sekitar 693 juta jiwa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ASEAN DEFA diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.
Potensi Ekonomi Digital Capai Rp7.000 Triliun
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 446 miliar dolar AS, atau setara lebih dari Rp7.000 triliun, pada 2035. Proyeksi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar ekonomi digital terbesar di kawasan, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, fintech, dan transaksi digital lintas batas.
Untuk merealisasikan potensi tersebut, pemerintah menekankan pentingnya harmonisasi regulasi antarnegara ASEAN, mulai dari standar pembayaran digital, keamanan data, hingga kemudahan logistik lintas negara, agar pelaku UMKM domestik tidak kalah bersaing dengan produk impor yang masuk melalui platform digital regional.
Digitalisasi UMKM di Daerah Terus Diperluas
Sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekosistem digital UMKM, sejumlah penyedia layanan pembayaran digital turut memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah. Salah satu perusahaan teknologi finansial nasional, misalnya, baru-baru ini meresmikan sentra layanan QRIS ketiga mereka di Makassar, setelah sebelumnya hadir di Solo dan Malang, sebagai ruang edukasi dan kolaborasi antara pelaku usaha, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra teknologi.
Fasilitas semacam ini dinilai penting untuk mempercepat adopsi transaksi nontunai di luar Jawa, sekaligus menjadi jembatan bagi UMKM lokal agar siap terintegrasi dengan ekosistem perdagangan digital regional begitu ASEAN DEFA sepenuhnya diberlakukan.
Tantangan dan Proyeksi ke Depan
Meski peluang pasar digital kawasan terbuka lebar, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kesiapan UMKM Indonesia dalam hal literasi digital, standar kualitas produk, dan kapasitas produksi masih menjadi tantangan utama sebelum dapat memanfaatkan pasar seluas itu secara optimal. Pemerintah diminta untuk tidak hanya fokus pada aspek regulasi makro, tetapi juga memperkuat pendampingan di tingkat pelaku usaha mikro agar manfaat ASEAN DEFA benar-benar dirasakan hingga ke lapisan ekonomi paling bawah.
Jika proses ratifikasi berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari integrasi ekonomi digital ASEAN, mengingat basis populasi dan jumlah pelaku UMKM yang jauh lebih besar dibandingkan negara anggota lain di kawasan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan