Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad Soal Korupsi KSO Migas Rp2 Triliun
Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024. Pemeriksaan tersebut digelar pada Kamis (19/11/2026) di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, Mochtar Mohamad diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan kepala daerah Bekasi untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang diusut oleh tim penyidik.
Kerugian Negara Capai Rp2 Triliun
Kejagung mengungkapkan bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp2 triliun, angka yang terbilang signifikan untuk kasus korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama operasi antara BUMD migas milik Kota Bekasi dengan Pertamina EP yang berlangsung selama lebih dari satu dekade.
Guna mengumpulkan bukti dalam perkara ini, tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Bekasi dan Jakarta. Penggeledahan ini dilakukan untuk menelusuri dokumen dan aset yang diduga terkait dengan penyimpangan tata kelola KSO migas tersebut.
Pemeriksaan Berlanjut ke Wali Kota Aktif
Selain memeriksa Mochtar Mohamad, Kejagung juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi saat ini, Tri Adhianto Tjahyono, sebagai saksi dalam kasus yang sama. Namun, pemeriksaan terhadap Tri sempat ditunda atas permohonan penundaan yang diajukan bersangkutan, dan akan dijadwalkan ulang pada pekan berikutnya.
Anang menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap kasus ini dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tidak bersalah terhadap pihak-pihak yang diperiksa.
Belum Ada Penetapan Tersangka
Hingga saat ini, penyidik Kejagung belum menetapkan satu pun pihak sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi KSO migas Kota Bekasi tersebut. Proses pemeriksaan saksi-saksi, termasuk sejumlah mantan dan pejabat aktif, masih terus dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara sebelum penyidik mengambil keputusan terkait status hukum pihak-pihak yang terlibat.
Sorotan Publik terhadap Tata Kelola BUMD
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor energi yang kerap menjadi sorotan publik. Pengamat kebijakan publik menilai, kasus semacam ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan kerja sama operasi antara BUMD dan perusahaan migas nasional, mengingat potensi kebocoran anggaran yang besar jika tata kelola tidak dijalankan secara transparan.
Kejaksaan Agung memastikan akan terus mengembangkan penyidikan kasus ini hingga tuntas, termasuk kemungkinan menjerat pihak-pihak lain yang terindikasi turut menikmati maupun memfasilitasi penyimpangan dalam pengelolaan KSO migas tersebut.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan