Kemenkum Blokir 700.000 Badan Usaha, Siap Dibuka Lagi Jika Data Diperbarui

Kementerian Hukum memblokir sekitar 700.000 badan usaha yang belum melaporkan pemilik manfaat, namun membuka opsi pencabutan blokir jika perusahaan memperbarui datanya.
Kementerian Hukum memblokir sekitar 700.000 badan usaha yang belum melaporkan pemilik manfaat, namun membuka opsi pencabutan blokir jika perusahaan memperbarui datanya.(foto:istimewa)

Jakarta, Ekoin.co — Kementerian Hukum memastikan akan membuka kembali pemblokiran terhadap sekitar 700.000 badan usaha di Indonesia apabila perusahaan-perusahaan tersebut telah memperbarui data kepemilikan mereka. Pernyataan ini disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (19/11/2026) malam.

Kalau mereka ternyata memperbarui datanya nanti akan kita tetap buka blokirnya, kata Supratman. Pemblokiran massal ini sebelumnya diberlakukan karena ratusan ribu badan usaha dinilai belum melaporkan pemilik manfaat atau beneficial ownership, sebuah ketentuan yang diwajibkan dalam rangka transparansi kepemilikan korporasi di Indonesia.

Sebagian Sudah Dikategorikan Nonaktif

Supratman menjelaskan bahwa dari total 700.000 badan usaha yang terkena blokir, sebagian di antaranya telah dikategorikan sebagai perusahaan nonaktif oleh Kementerian Hukum. Yang 700.000 saya katakan tadi sebagian sekarang kita sudah kategorikan sebagai perusahaan nonaktif, ucapnya.

Langkah pemblokiran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan basis data badan hukum nasional benar-benar mencerminkan perusahaan yang aktif dan beroperasi secara riil, bukan sekadar entitas terdaftar yang pada praktiknya tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.

Tenggat RUPS hingga Akhir Desember

Selain kewajiban pelaporan pemilik manfaat, Kementerian Hukum juga memberikan masa toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi perseroan terbatas (PT) yang belum melaporkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila melewati tenggat waktu tersebut, pemblokiran akan diberlakukan terhadap PT yang tidak menggelar RUPS minimal satu kali dalam setahun, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi ini akan kita berlakukan sehingga nanti ke depan data badan hukum kita, termasuk perseroan terbatas kita, itu betul-betul adalah perusahaan perseroan terbatas yang riil, aktif, hidup, bukan perusahaan yang terdaftar tapi sesungguhnya tidak bekerja, jelas Supratman.

Sistem Otomatis Berbasis AI

Menteri Hukum menambahkan bahwa proses pemblokiran ke depan akan dilakukan melalui sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI), guna mempermudah sekaligus meminimalkan intervensi maupun potensi kesalahan manusia dalam proses verifikasi dan pemblokiran data badan usaha.

Sekarang semua dengan sistem otomatis, nanti sistem yang langsung akan memblokir, tidak ada lagi campur pemerintah, menteri, atau siapa pun karena kita akan menggabungkan antara AI yang kami kembangkan sekarang, kata Supratman.

Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan skala kecil dan menengah yang selama ini kurang memperhatikan kewajiban administratif pelaporan. Para pengusaha diimbau segera memperbarui data kepemilikan manfaat dan memastikan kepatuhan pelaksanaan RUPS agar tidak terdampak pemblokiran, mengingat status terblokir dapat menghambat akses badan usaha terhadap layanan perbankan, perizinan, dan transaksi bisnis lainnya.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights