Wamenkomdigi Dorong Kedaulatan AI, Indonesia Diminta Tak Bergantung Penuh pada Vendor Asing

Wamenkomdigi Nezar Patria mendorong kedaulatan AI Indonesia agar tidak bergantung penuh pada vendor asing, menyoroti risiko vendor lock-in dan kill switch dalam ekosistem digital nasional.
Wamenkomdigi Nezar Patria mendorong kedaulatan AI Indonesia agar tidak bergantung penuh pada vendor asing, menyoroti risiko vendor lock-in dan kill switch dalam ekosistem digital nasional.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mendorong penguatan kedaulatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) agar Indonesia memiliki kendali lebih besar terhadap ekosistem digital nasional. Menurutnya, ketergantungan pada penyedia teknologi global berisiko membatasi keleluasaan pemerintah dan perusahaan dalam mengelola infrastruktur digital ke depan.

Indonesia tetap perlu terbuka terhadap kolaborasi, tetapi harus memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu menentukan prioritas, aturan, serta batas penggunaan teknologi AI di dalam negeri, ujar Nezar dalam acara Merdeka AI Summit di Jakarta Selatan.

Risiko Vendor Lock-in dan Kill Switch

Nezar menjelaskan, ketergantungan terhadap vendor teknologi dapat menimbulkan persoalan serius ketika sistem sudah terintegrasi secara mendalam, termasuk soal biaya lisensi yang membengkak serta keterbatasan untuk beralih ke penyedia lain atau mengembangkan teknologi secara mandiri. Ia menyebut fenomena ini sebagai vendor lock-in, yakni kondisi ketika pengguna kesulitan berpindah penyedia teknologi karena sudah terikat sistem dan infrastruktur tertentu.

Selain itu, ia turut menyoroti risiko kill switch, yakni potensi terhambatnya akses atau operasional teknologi apabila penyedia layanan memiliki kendali penuh untuk menghentikan layanan secara sepihak. Karena itu, kerja sama internasional harus dibangun secara setara untuk memperkuat kapasitas teknologi nasional, ungkap Nezar.

Kedaulatan Data Tak Sama dengan Kedaulatan AI

Nezar menegaskan, penguasaan AI tidak cukup hanya dengan membangun pusat data dan memastikan informasi tersimpan di dalam negeri. Indonesia juga perlu memiliki kemampuan mengembangkan model AI sendiri untuk mengolah data tersebut. Menurutnya, kedaulatan data dan kedaulatan AI merupakan dua hal yang berbeda secara mendasar.

Kedaulatan data tidak sama dengan kedaulatan AI. Sebuah negara bisa menyimpan datanya di dalam negeri, tetapi kalau kecerdasan yang mengolah data itu bergantung pada model yang dikendalikan pihak lain, kontrolnya belum penuh, jelas Nezar.

Dorongan Investasi dan Riset Domestik

Menurut dia, kedaulatan AI bukan berarti Indonesia harus memproduksi seluruh teknologi secara mandiri maupun menutup diri dari kerja sama internasional. Namun, Indonesia perlu memiliki kendali dalam menentukan arah pengembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut, termasuk melalui penguatan riset domestik dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia di bidang kecerdasan buatan.

Isu kedaulatan AI ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC 2026 di Shenzhen, yang mendorong negara-negara berkembang memiliki akses lebih baik untuk tidak hanya menggunakan, tetapi juga membangun teknologi AI sendiri. Ke depan, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan investasi, tanpa menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap teknologi asing.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights