Baleg DPR Buka Ruang Atur Karya Berbasis AI dalam Revisi UU Hak Cipta

Baleg DPR membuka ruang pengaturan karya berbasis AI dalam revisi UU Hak Cipta, menekankan pentingnya kontribusi kreatif manusia yang bermakna.
Baleg DPR membuka ruang pengaturan karya berbasis AI dalam revisi UU Hak Cipta, menekankan pentingnya kontribusi kreatif manusia yang bermakna.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka ruang pembahasan mengenai pengaturan karya berbasis kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta. Perkembangan AI yang mampu menghasilkan karya dinilai menghadirkan persoalan baru yang perlu dipertimbangkan dalam penyempurnaan regulasi hak cipta nasional.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa AI bukan hanya sekadar perangkat teknologi, tetapi juga dapat menghasilkan karya yang memerlukan perhatian khusus dalam pembahasan regulasi. “AI ini produk buatan manusia juga, hasil karya ciptaan juga. Ini juga akan menjadi pertimbangan di dalam pembahasan yang sedang digelar di Baleg DPR,” ujar Bob Hasan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Butuh Masukan Publik dan Pemangku Kepentingan

Bob Hasan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai karya berbasis AI masih membutuhkan masukan dan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform digital yang memanfaatkan teknologi AI maupun para pembuat karya yang menggunakan teknologi tersebut, agar Baleg memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan pemanfaatan AI dalam proses penciptaan.

Soal Kontribusi Kreatif Manusia Jadi Kunci

Persoalan utama yang dibahas adalah batas kontribusi kreatif manusia dalam karya yang dibantu AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai orang yang menghasilkan ciptaan bersifat khas dan pribadi — definisi yang kini dinilai perlu diperjelas ketika sebagian proses kreatif dilakukan oleh sistem AI.

Dalam uji publik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada Mei 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyampaikan bahwa pengaturan karya berbasis AI tetap diarahkan untuk mensyaratkan kontribusi intelektual manusia yang bermakna, bukan sekadar siapa yang menekan tombol atau menuliskan perintah (prompt) kepada sistem AI.

Tiga Hal yang Perlu Diperjelas

Pengamat hukum menilai ada tiga aspek krusial yang perlu diperjelas dalam revisi UU Hak Cipta: pertama, kontribusi kreatif manusia harus dinilai dari proses dan hasil karya, bukan semata penggunaan perangkat AI; kedua, peran setiap pihak—perancang, penyunting kreatif, dan penyedia teknologi—perlu dibedakan secara jelas; dan ketiga, proses penciptaan perlu didokumentasikan untuk mengantisipasi sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Pembahasan revisi UU Hak Cipta ini berlanjut bersama DPR sejak Oktober 2026 dan diperkirakan akan menjadi salah satu regulasi penting yang mengatur batas hukum antara kreativitas manusia dan otomasi AI di Indonesia ke depannya.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights