UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Naik 7,1 Persen Jadi Rp6,13 Juta, Pramono Jaga Keseimbangan Buruh dan Pengusaha
Ekoin.co – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono pada Jumat (20/11/2026) di Jakarta Pusat.
Kenaikan UMP Jakarta tahun ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang hanya 6,1 persen. Dengan demikian, pekerja di Jakarta akan menerima tambahan upah minimum sekitar Rp407 ribu per bulan mulai awal 2027 dibandingkan tahun ini.
Proses Pembahasan Tiga Hari Bersama Dewan Pengupahan
Pramono menjelaskan, besaran UMP 2027 ditetapkan setelah melalui pembahasan panjang bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha. Proses pembahasan berlangsung selama tiga hari dan rampung lebih cepat dari tenggat waktu yang sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026).
“Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan,” ujar Pramono saat mengumumkan keputusan tersebut.
Ia menegaskan, kebijakan kenaikan UMP merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan pengupahan yang berkeadilan tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” katanya.
Pengusaha Minta Ruang Pengecualian
Menanggapi penetapan tersebut, kalangan pengusaha menyatakan menerima keputusan gubernur meski dinilai cukup berat bagi dunia usaha. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman mengungkapkan, pihaknya sebelumnya mengusulkan penggunaan nilai alfa 0,5 atau lebih rendah dari keputusan yang akhirnya ditetapkan.
“Dari pandangan dunia usaha sangat berat tentunya, karena harapan kami, dunia usaha, berharap pak gubernur menetapkan nilai di bawah itu. Namun demikian, karena ini sudah menjadi ketetapan pemerintah, kami sebagai warga negara yang baik, suka tidak suka kami harus legowo menerima aturan tersebut,” kata Nurjaman.
Ia meminta Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta mempermudah proses pengajuan pengecualian bagi perusahaan yang benar-benar tidak mampu menjalankan kebijakan upah minimum baru tersebut, guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Dampak ke Daerah Lain
Kebijakan UMP DKI Jakarta kerap menjadi acuan sejumlah provinsi lain dalam menetapkan upah minimumnya sendiri. Hingga pekan ini, setidaknya 12 provinsi telah mengumumkan kenaikan UMP 2027 masing-masing, dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan batas waktu penetapan tetap ditegakkan secara nasional.
Proyeksi ke Depan
Kenaikan UMP yang berlaku mulai Januari 2027 diperkirakan akan memengaruhi struktur biaya tenaga kerja di sektor formal, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang beroperasi di Jakarta. Pemerintah daerah menyebut pihaknya akan terus memantau dampak kebijakan ini terhadap daya beli pekerja sekaligus keberlangsungan usaha, termasuk membuka kanal dialog lanjutan antara serikat pekerja dan pengusaha sepanjang 2027.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan