Pemerintah Cabut Izin Konsesi Hutan PT RAPP di Riau Seluas 338.536 Hektare Akibat Pelanggaran Lingkungan

Pemerintah mencabut izin konsesi hutan PT RAPP di Riau seluas 338.536 hektare akibat pelanggaran lingkungan, mulai dari kebakaran gambut berulang hingga tambang ilegal.
Pemerintah mencabut izin konsesi hutan PT RAPP di Riau seluas 338.536 hektare akibat pelanggaran lingkungan, mulai dari kebakaran gambut berulang hingga tambang ilegal.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Luas areal kerja yang izinnya dicabut mencapai 338.536 hektare, menjadikannya salah satu pencabutan izin konsesi hutan terbesar yang pernah dilakukan pemerintah.

Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Sejumlah Pelanggaran Jadi Dasar Pencabutan

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan keputusan tersebut secara langsung dalam keterangan pers di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Ia menjelaskan bahwa pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius dalam pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan tersebut.

“Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026 tentang penerapan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare,” ujar Barita.

Beberapa temuan pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin antara lain kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit ilegal seluas sekitar 18.362,74 hektare di dalam areal konsesi, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung dan ekosistemnya seluas 211,54 hektare yang berdampak pada terancamnya habitat Gajah Sumatera di kawasan Tesso Nilo.

Kawasan Kembali Dikuasai Negara

Dengan pencabutan izin ini, seluruh kegiatan operasional di dalam areal izin PT RAPP harus dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan atas pelanggaran yang ditemukan tetap berlaku dan wajib dilaksanakan.

“Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku dan wajib dilaksanakan oleh pihak perusahaan,” tegas Barita.

Respons PT RAPP

Menanggapi keputusan tersebut, pihak PT RAPP yang merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Perusahaan menyoroti potensi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang bergantung pada operasional perusahaan, mengklaim bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa.

Bagian dari Penertiban Kawasan Hutan Nasional

Pencabutan izin PT RAPP merupakan bagian dari rangkaian penertiban kawasan hutan yang lebih luas oleh Satgas PKH, yang pekan ini juga menyasar perusahaan lain seperti PT GSL. Pemerintah menegaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut akibat aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor kehutanan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights