Posisi PSI di Koalisi Prabowo Dipertanyakan Usai Tiga Kader Mundur dari Kabinet Merah Putih
Ekoin.co – Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bahan perbincangan politik dalam sepekan terakhir. Keraguan ini muncul setelah tiga kader PSI yang sebelumnya menjabat di Kabinet Merah Putih memutuskan mundur dari partai pada Senin, 9 November 2026.
Ketiga kader yang mundur adalah Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka. Ketiganya menyatakan ingin fokus menjalankan tugas pemerintahan yang diamanahkan Presiden Prabowo, terlepas dari afiliasi partai.
Sejumlah Elite Koalisi Pertanyakan Status PSI
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, tanpa representasi kader di kabinet, PSI kemungkinan tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Menurutnya, jika sudah tidak ada perwakilan di kabinet, dugaannya PSI mungkin sudah tidak berkoalisi lagi.
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, yang bahkan menyarankan PSI mengambil posisi sebagai partai oposisi yang mengkritisi pemerintah secara rasional dan obyektif.
PSI Tegaskan Masih Dukung Pemerintah
Merespons berbagai pernyataan tersebut, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan partainya tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Menurutnya, pengunduran diri tiga kader merupakan keputusan pribadi yang tidak berkaitan dengan posisi PSI secara kelembagaan. Grace menyebut PSI masih mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut status keanggotaan PSI dalam koalisi sepenuhnya bergantung pada keputusan Partai Gerindra selaku pimpinan koalisi. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sendiri menegaskan belum ada partai yang secara resmi menyatakan keluar dari koalisi pemerintahan.
Analisis: Dinamika Kepentingan Politik Jelang 2029
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai sorotan terhadap posisi PSI tidak terlepas dari dinamika kepentingan politik internal koalisi. Menurutnya, pernyataan sejumlah elite partai bisa dibaca sebagai bentuk penegasan loyalitas kepada Prabowo, namun di sisi lain juga dapat dimanfaatkan untuk mempersempit ruang politik PSI dalam pemerintahan.
Arifki menambahkan, respons Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyatakan pengabdian kepada negara tidak harus melalui jabatan di kabinet turut menjadi sinyal politik penting. Jokowi, yang juga merupakan anggota PSI, disebut memberi legitimasi bahwa berada di luar kabinet justru membuka ruang bagi PSI untuk memperkuat struktur organisasi menjelang Pemilu 2029.
Dampak bagi Konsolidasi Koalisi
Dinamika ini menunjukkan belum adanya kesepakatan tegas mengenai batas antara partai pendukung pemerintah, anggota koalisi formal, dan partai yang memiliki representasi langsung di kabinet. Ke depan, arah hubungan PSI dengan koalisi Prabowo diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, terutama menjelang proses konsolidasi politik partai-partai menuju Pemilu 2029.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan