DPR Perjuangkan Tambahan Anggaran Polri untuk Direktorat Perlindungan Anak hingga Tingkat Polsek

DPR berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran Polri untuk membentuk direktorat perlindungan anak hingga tingkat polsek, merespons lonjakan kasus perundungan anak.
DPR berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran Polri untuk membentuk direktorat perlindungan anak hingga tingkat polsek, merespons lonjakan kasus perundungan anak.(foto:istimewa)

Jakarta, ekoin.co — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan memperjuangkan penambahan anggaran bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membentuk direktorat khusus perlindungan anak hingga tingkat kepolisian sektor (polsek). Pernyataan ini disampaikan dalam acara peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dasco menjelaskan bahwa penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) dinilai mendesak untuk mencegah dan menangani lonjakan kasus kekerasan serta perundungan terhadap anak di berbagai lingkungan.

Perundungan Meluas ke Ruang Siber

“Kami dari DPR RI akan mendukung penuh anggaran-anggaran dari pihak kepolisian yang akan membuat direktorat-direktorat perlindungan anak di setiap polda, di setiap polres, bahkan mungkin di polsek-polsek,” ujar Dasco. Ia menegaskan DPR akan memperjuangkan kebutuhan anggaran tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dasco, kasus perundungan terhadap anak kini semakin memprihatinkan karena tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah dan ruang terbuka, tetapi juga meluas ke ruang siber yang lebih sulit diawasi oleh orang tua maupun aparat.

Komitmen Penindakan Cepat

“Dan kami dari DPR RI akan fight, kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini bahkan kepada Bapak Presiden untuk tambahan anggaran soal direktorat perlindungan ini,” kata Dasco, menambahkan bahwa setiap pelanggaran yang mengandung unsur pidana terhadap anak harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Usulan penambahan direktorat hingga level polsek ini sejalan dengan desakan sejumlah lembaga perlindungan anak yang menilai penanganan kasus di tingkat daerah masih lambat akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional kepolisian di wilayah.

Dampak bagi Penegakan Hukum Daerah

Jika usulan ini terealisasi dalam pembahasan anggaran 2027, struktur penanganan kasus kekerasan anak diproyeksikan akan lebih merata hingga ke pelosok, mengingat polsek merupakan unit kepolisian dengan jangkauan paling dekat dengan masyarakat. Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini perlu diiringi dengan pelatihan khusus bagi personel kepolisian agar penanganan kasus anak dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan tidak menambah trauma bagi korban.

DPR dijadwalkan membahas usulan anggaran ini lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dan Polri dalam rapat kerja anggaran menjelang penetapan APBN 2027.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights