UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Ini 7 Poin Penting yang Perlu Diketahui
Ekoin.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat paripurna yang dihadiri 254 anggota DPR. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, setelah pembahasan yang berlangsung cukup panjang dan menuai berbagai kritik dari kalangan akademisi maupun lembaga antikorupsi.
UU ini dirancang untuk memberi negara kewenangan merampas aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu proses pidana selesai secara penuh, melalui mekanisme perampasan aset secara perdata (non-conviction based asset forfeiture).
Poin-Poin Krusial dalam UU
Setidaknya ada tujuh poin penting dalam UU Perampasan Aset yang disahkan. Pertama, mekanisme perampasan aset dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Kedua, pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset hasil perampasan. Ketiga, batas waktu pemblokiran aset yang diatur secara spesifik dalam undang-undang.
Kritik dari Lembaga Antikorupsi
Sejumlah lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pukat UGM menyoroti beberapa kelemahan dalam UU ini. ICW menilai UU tersebut tidak mengatur secara tegas soal perampasan terhadap penambahan harta kekayaan yang tidak wajar (illicit enrichment), sementara Pukat UGM mengkritik pembatasan masa pemblokiran aset yang dinilai terlalu singkat, yakni hanya tujuh hari, serta tidak mencantumkan kewenangan khusus bagi KPK dalam proses perampasan.
Ketua Komisi III DPR RI menegaskan bahwa UU ini disusun untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana, termasuk memberikan kepastian hukum bagi korban yang berhak atas kompensasi dari aset yang dirampas.
Dampak bagi Pemberantasan Korupsi
Para pengamat hukum menilai pengesahan UU ini merupakan langkah maju, meski implementasinya akan sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang akan disusun kemudian. Tanpa aturan turunan yang kuat, dikhawatirkan UU ini hanya menjadi payung hukum tanpa daya gigit yang memadai di lapangan.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah diberi waktu untuk menyusun peraturan pelaksana sebagai turunan dari UU ini. Masyarakat sipil berharap proses penyusunan aturan turunan tersebut melibatkan partisipasi publik secara luas, termasuk masukan dari lembaga antikorupsi, agar celah-celah yang disoroti dalam UU ini dapat diperbaiki sebelum benar-benar diimplementasikan di lapangan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan