Kapolri Rombak Enam Kapolda dalam Mutasi 704 Personel, Dua Perwira Terseret Kasus Penyadapan Dimutasi ke Yanma
Ekoin.co – Kepala Kepolisian Republik Indonesia melakukan perombakan besar-besaran dengan memutasi 704 perwira tinggi dan perwira menengah, termasuk enam jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dalam surat telegram yang beredar akhir pekan ini. Mutasi ini menjadi gelombang ketujuh sejak Kapolri Listyo Sigit menjabat, dan turut menyeret dua perwira yang terlibat dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Dua perwira yang dimaksud, Brigjen Ahrie Sonta dan Kombes Eko Hadi, dimutasi ke Yanma Polri (Pelayanan Markas), posisi yang umumnya dipandang sebagai jabatan nonaktif strategis bagi perwira yang sedang menjalani proses pemeriksaan internal.
Rotasi Kapolda di Enam Provinsi
Mutasi kali ini mencakup pergantian pucuk pimpinan kepolisian di enam provinsi. Perombakan jabatan Kapolda dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi menjelang berbagai agenda strategis nasional, termasuk pengamanan tahapan politik menjelang Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) awal Desember mendatang.
Pengamat kepolisian menilai rotasi berskala besar seperti ini merupakan pola rutin di tubuh Polri, namun momentum kali ini juga dibaca sebagai upaya membersihkan institusi dari pejabat yang terindikasi terlibat dalam kasus-kasus sensitif, termasuk dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Kasus Penyadapan Masih Berproses
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang kini berkembang ke arah dugaan makar masih dalam tahap penyelidikan oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Bareskrim sebelumnya menyatakan belum menetapkan tersangka baru dan masih menunggu hasil ekspose bersama Kejagung sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
Pemindahan dua perwira ke Yanma Polri dibaca sejumlah kalangan sebagai langkah administratif sementara, sambil proses penyelidikan terus berjalan. Hal ini sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah, di mana perwira yang diduga terlibat tetap dapat menjalankan tugas kedinasan di luar fungsi operasional yang sensitif.
Dampak bagi Stabilitas Internal Polri
Mutasi berskala besar ini turut menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik nasional, termasuk proses penggantian calon wakil presiden pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah pihak di DPR menyebut konsolidasi di internal aparat keamanan menjadi jangkar penting bagi stabilitas nasional di tengah gejolak politik dan ekonomi yang terjadi belakangan ini.
Mabes Polri belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait detail penugasan baru para perwira yang terdampak mutasi, namun dipastikan proses pergantian jabatan akan efektif berlaku dalam waktu dekat sesuai jadwal yang tercantum dalam surat telegram.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan