Usul Tambah Jumlah Wakil Presiden Jadi Tiga Tuai Kritik, PKB Sebut Tak Ada Urgensi

Usulan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menambah jumlah wakil presiden jadi tiga orang ditolak PKB karena dinilai melanggar UUD 1945 dan tak mendesak.
Usulan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menambah jumlah wakil presiden jadi tiga orang ditolak PKB karena dinilai melanggar UUD 1945 dan tak mendesak.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Gagasan menambah jumlah Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi tiga orang yang dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menuai polemik di kalangan politisi. Usulan tersebut muncul di tengah dinamika politik nasional pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada pertengahan November 2026.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, secara tegas menolak usulan penambahan jumlah wakil presiden tersebut. Ia menilai gagasan itu tidak memiliki urgensi mendesak dan berpotensi melanggar konstitusi.

Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945

Abdullah menegaskan bahwa sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, ia merujuk secara spesifik pada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang hanya mengatur satu posisi wakil presiden untuk mendampingi presiden. “Enggak usah ngadi-ngadi. Kalau alasannya seperti itu, tidak ada urgensinya. Banyak hal yang lebih mendesak untuk dibenahi,” kata Abdullah, dikutip Minggu (22/11/2026).

Ia menambahkan bahwa gagasan tiga wakil presiden yang diklaim bertujuan merepresentasikan pembagian wilayah geografis dan keterwakilan masyarakat berpotensi memperumit birokrasi pemerintahan. Selain itu, usulan tersebut dinilai akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kepala daerah yang sudah memiliki mandat representasi wilayah masing-masing, serta membebani anggaran negara akibat penambahan struktur kelembagaan baru.

Sultan: Gagasan Perlu Diuji Secara Terbuka

Merespons kritik yang berkembang, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin membuka ruang perdebatan terhadap gagasannya. Ia mengakui gagasan tersebut belum tentu menjadi jawaban paling tepat untuk menjawab tantangan pemerintahan di Indonesia, namun berharap pemikirannya dapat diuji dan dibahas secara terbuka oleh berbagai kalangan.

“Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat,” kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026). Sultan juga membantah gagasan tersebut disampaikan untuk mencari sensasi di tengah dinamika politik mengenai calon pengganti Gibran.

Konteks Politik: Pengisian Kursi Wapres Pengganti Gibran

Polemik usulan tiga wakil presiden muncul bersamaan dengan proses pengisian kursi wakil presiden yang kosong sejak pengunduran diri Gibran. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 25 November 2026, untuk kemudian dibahas dalam sidang paripurna MPR yang ditargetkan pada 9 Desember 2026.

Sejumlah pengamat politik mengingatkan bahwa proses pemilihan wapres pengganti harus berjalan sesuai jalur konstitusional yang berlaku, tanpa perlu menambah kompleksitas melalui wacana perubahan struktur kelembagaan yang belum memiliki dasar hukum maupun kajian akademik yang memadai.

Ke depan, diskursus mengenai jumlah ideal wakil presiden di Indonesia kemungkinan akan terus bergulir, namun mayoritas fraksi di DPR tampak lebih memprioritaskan penyelesaian cepat proses pengisian kursi wapres definitif ketimbang membuka wacana perubahan struktural yang baru.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights