AS Perketat Ekspor Chip AI ke Indonesia, Investasi Pusat Data Berisiko Tertunda

Kebijakan baru AS yang memperketat ekspor chip AI ke Indonesia memicu kekhawatiran investor di sektor pusat data, sementara pemerintah tengah menyiapkan kerangka regulasi perdagangan strategis.
Kebijakan baru AS yang memperketat ekspor chip AI ke Indonesia memicu kekhawatiran investor di sektor pusat data, sementara pemerintah tengah menyiapkan kerangka regulasi perdagangan strategis.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Pemerintah Indonesia sedang mengkaji dampak kebijakan baru Amerika Serikat yang memperketat ekspor chip kecerdasan buatan (AI) canggih ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan yang diumumkan Departemen Perdagangan AS pada Senin lalu ini mewajibkan perusahaan memperoleh lisensi khusus sebelum mengekspor, mengekspor ulang, atau mentransfer chip AI tertentu ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil.

Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia dalam pernyataan resminya menyebut pihaknya tengah meninjau substansi aturan tersebut dan meminta masukan dari pelaku industri mengenai potensi dampaknya terhadap operasional dan investasi, khususnya di sektor pusat data atau data center.

Alasan AS Memperketat Aturan

Washington menilai kelima negara tersebut berisiko tinggi menjadi jalur pengalihan chip AI canggih ke China, Rusia, Iran, dan negara lain yang sudah dikenai sanksi ekspor teknologi. Pembatasan ini muncul di tengah sorotan terhadap dugaan penyelundupan chip Nvidia melalui perusahaan berbasis Singapura, Megaspeed, yang disebut sebagai pembeli chip Nvidia terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi lebih dari 4,8 miliar dolar AS sejak pertengahan 2024.

Kekhawatiran Pelaku Industri

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, M. Habib Abiyan Dzakwan, menilai kebijakan baru ini dapat membuat investor, khususnya dari negara-negara Barat, menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di sektor AI dan data center Tanah Air. Menurutnya, investor kini harus memastikan kepatuhan ganda, baik terhadap regulasi domestik Indonesia maupun ketentuan ekspor Amerika Serikat.

“Investor mungkin sebelumnya hanya perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia, tetapi dengan perkembangan saat ini, mereka juga harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi AS,” ujar Habib.

Peneliti ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu, menambahkan bahwa ketidakpastian soal persyaratan lisensi dapat membuat investor menunda keputusan investasi final atau membangun kapasitas secara bertahap sebelum berkomitmen pada belanja perangkat keras AI tambahan.

Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Regional

Berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang sudah memiliki kerangka hukum pengendalian ekspor strategis, Indonesia disebut sebagai satu-satunya dari empat negara terdampak di Asia Tenggara yang belum memiliki kerangka khusus untuk pengelolaan perdagangan strategis dual-use. Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Maria Monica Wihardja, menilai kekosongan regulasi ini dapat membuka celah pengawasan terhadap barang impor yang berpotensi diekspor ulang secara ilegal.

Data Ekspor Semikonduktor Tetap Tumbuh

Di tengah ketidakpastian ini, ekspor perangkat semikonduktor dan sirkuit terpadu elektronik Indonesia justru tercatat meningkat tajam, dari 1,5 miliar dolar AS pada 2024 menjadi sekitar 4,1 miliar dolar AS pada 2025, menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah menegaskan tengah menyusun kerangka kerja untuk memfasilitasi perdagangan sah sekaligus memitigasi risiko pengalihan teknologi dual-use, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat industri semikonduktor dalam negeri dan posisi Indonesia dalam rantai pasok teknologi global.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights