DJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong SPT Tahunan, Potensi Pajak Rp2,01 Triliun
Ekoin.co – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkap temuan mengejutkan dalam pengawasan kepatuhan pajak tahun ini. Sebanyak 1,9 juta wajib pajak terindikasi menghapus bukti potong saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025, dengan potensi pajak yang hilang mencapai Rp2,01 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, bahwa perilaku menghapus bukti potong tersebut bertujuan mengubah status SPT Tahunan dari kurang bayar menjadi nihil, atau membuat status lebih bayar menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. “Kalau secara total, terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potong,” kata Bimo.
3,72 Juta Bukti Potong Terindikasi Dihapus dari Coretax
Berdasarkan hasil penelitian DJP, terdapat sekitar 3,72 juta bukti pemotongan pajak yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025. Namun, DJP memprioritaskan tindak lanjut kepada 475.698 wajib pajak yang menghapus bukti potong dengan nilai PPh minimal Rp100 ribu.
Dari kelompok sasaran tersebut, rinciannya cukup beragam. Sebanyak 312.546 wajib pajak menghapus bukti potong dengan nilai PPh antara Rp100 ribu hingga Rp1 juta. Sementara itu, 26.760 wajib pajak menghapus bukti potong senilai Rp10 juta hingga Rp100 juta, dengan total potensi pajak sekitar Rp720 miliar. Yang paling mencolok, DJP menemukan 71 wajib pajak yang menghapus bukti pemotongan dengan nilai di atas Rp1 miliar.
DJP Pilih Pendekatan Persuasif, Bukan Sanksi Langsung
Menariknya, DJP tidak langsung menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong. Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan email pengingat secara serentak (simultaneous email) kepada seluruh wajib pajak bersangkutan agar melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025 secara mandiri.
Pendekatan ini menggunakan prinsip behavioral insight, yaitu komunikasi yang dirancang untuk mendorong kepatuhan sukarela tanpa langsung menekankan ancaman sanksi. “Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak,” jelas Bimo.
Kriteria Penentuan Sasaran Pengawasan
DJP memastikan penentuan sasaran dilakukan berdasarkan kriteria yang ketat, di antaranya bukti pemotongan harus berstatus valid dan telah dilaporkan oleh pihak pemotong, merupakan jenis pajak nonfinal, nilai PPh dari seluruh bukti potong yang dihapus mencapai minimal Rp100 ribu, serta kesesuaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan SPT Tahunan yang dilaporkan.
Sistem Coretax sendiri sebenarnya memungkinkan wajib pajak untuk melihat data bukti pemotongan yang sudah dilaporkan oleh pemberi kerja atau pihak pemotong secara otomatis melalui fitur pre-populated dalam pengisian SPT Tahunan, sehingga penghapusan data tersebut relatif mudah terdeteksi oleh sistem pengawasan DJP.
Temuan ini menjadi pengingat bagi wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan jujur dalam melaporkan SPT Tahunan, mengingat sistem perpajakan digital saat ini memiliki kemampuan deteksi anomali yang semakin canggih.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan