Investasi Era Prabowo Tembus Rp3.923,2 Triliun, Serap 5,49 Juta Tenaga Kerja dalam Dua Tahun

Realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan 5,49 juta tenaga kerja, didukung program vokasi dan insentif pajak pekerja.
Realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan 5,49 juta tenaga kerja, didukung program vokasi dan insentif pajak pekerja.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Pemerintah memperkuat investasi dan hilirisasi guna menciptakan lapangan kerja berkualitas serta mendorong pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi investasi tercatat mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan sekitar 5,49 juta tenaga kerja.

Investasi Jadi Instrumen Utama Transformasi Ekonomi

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan bahwa investasi menjadi salah satu instrumen utama dalam transformasi ekonomi nasional. Melalui investasi, pemerintah berupaya memperkuat basis industri, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor.

“Investasi dan hilirisasi diharapkan terus memperkuat basis industri, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta membuka kesempatan kerja di berbagai daerah,” kata Dradjad.

Program Magang dan Vokasi untuk Ratusan Ribu Peserta

Untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150.000 peserta dan pendidikan vokasi hingga 300.000 peserta pada 2027. Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan keterampilan yang kerap menjadi hambatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri padat modal maupun padat karya.

Insentif Pajak dan Jaminan Sosial Perkuat Daya Beli

Selain program pelatihan, pemerintah juga memberikan dukungan melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta. Insentif tersebut direncanakan akan diperluas ke seluruh sektor pada 2027, setelah sebelumnya hanya berlaku bagi pekerja di sektor-sektor tertentu seperti industri padat karya dan pariwisata.

Pemerintah turut menyiapkan diskon 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Berbagai kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja, sekaligus menjaga daya beli rumah tangga di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Hilirisasi Tetap Jadi Fokus Jangka Panjang

Kebijakan hilirisasi sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, tetap menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik. Langkah ini sejalan dengan upaya mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.

Dengan capaian realisasi investasi yang signifikan dalam dua tahun terakhir, pemerintah optimistis target investasi dan penyerapan tenaga kerja pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat, seiring dengan perbaikan iklim usaha dan kepastian regulasi yang terus digenjot di berbagai sektor strategis nasional.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights