Prabowo Perintahkan 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Siap Data Ulang Izin Usaha Pertambangan

Presiden Prabowo instruksikan 70 persen hasil tambang untuk negara, Polri siap data ulang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk tentukan prioritas penertiban praktik ilegal, didukung DPR.
Presiden Prabowo instruksikan 70 persen hasil tambang untuk negara, Polri siap data ulang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk tentukan prioritas penertiban praktik ilegal, didukung DPR.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dapat dinikmati oleh negara, sebuah arahan yang langsung mendapat respons cepat dari Kepolisian RI. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan pihaknya siap menerjunkan Bareskrim Polri hingga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) untuk mendata ulang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia, guna menentukan prioritas penertiban.

“Itu tentunya nanti akan didatakan dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan didatakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).

Fokus pada Praktik Ilegal

Suyudi menegaskan bahwa sasaran utama penertiban adalah praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin resmi dan merugikan negara. Ia menjamin perusahaan tambang yang beroperasi secara legal akan tetap mendapat pengawalan demi menjaga iklim investasi di sektor pertambangan. “Tapi kalau yang mengganggu, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara, kita harus sama-sama tertibkan,” tegasnya.

Dukungan DPR Mengalir

Arahan Presiden Prabowo ini juga mendapat dukungan dari parlemen. Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar, menilai instruksi tersebut dapat menjadi langkah mengembalikan penguasaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) ke kepentingan nasional, sekaligus mengoreksi praktik pengelolaan pertambangan yang selama ini belum sepenuhnya memberi manfaat optimal bagi masyarakat sekitar area tambang.

Gunhar menyoroti bahwa selama ini negara kerap berada dalam posisi hanya memperoleh porsi kecil dari manfaat ekonomi eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di wilayahnya sendiri, sehingga kebijakan baru ini dipandang sebagai koreksi struktural yang penting bagi tata kelola pertambangan nasional.

Implikasi bagi Industri dan Investasi

Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap struktur bisnis industri pertambangan, khususnya terkait skema bagi hasil, royalti, dan kewajiban participating interest bagi perusahaan tambang skala besar maupun kecil. Pelaku usaha di sektor nikel, batu bara, dan mineral logam lainnya kemungkinan akan menghadapi tekanan untuk menyesuaikan struktur kontrak kerja sama dengan pemerintah.

Di sisi lain, sejumlah pengamat ekonomi mengingatkan agar kebijakan 70 persen ini dibarengi dengan kepastian formula bagi hasil yang transparan, demi mencegah munculnya praktik rente baru di sektor pertambangan. Tanpa tata kelola yang jelas, target penerimaan negara yang lebih besar berisiko tidak sebanding dengan kepastian hukum yang dibutuhkan investor jangka panjang.

Ke depan, implementasi kebijakan ini akan diuji lewat kecepatan pendataan IUP oleh Polri serta kesiapan regulasi turunan dari Kementerian ESDM, yang akan menentukan apakah target 70 persen tersebut dapat direalisasikan tanpa mengganggu kepercayaan investor terhadap sektor pertambangan nasional.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights