Baleg DPR Dorong RUU Hak Cipta Lindungi Musisi dan Seniman Tradisional dari Eksploitasi Platform Digital
Ekoin.co – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta harus memberikan perlindungan nyata bagi pencipta, musisi, koreografer, dan seniman tradisional dari praktik eksploitasi di tengah pesatnya perkembangan industri digital. Hal ini disampaikan Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang menghadirkan praktisi musik, budayawan, akademisi, dan pakar hukum di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ketimpangan Ekonomi Digital bagi Pencipta
Habib Syarief menilai perkembangan platform digital menghadirkan ketimpangan dalam industri kreatif. Karya musik, tarian, dan seni budaya Indonesia dapat dinikmati jutaan hingga miliaran kali melalui platform digital, tetapi penciptanya belum tentu memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan. “Jangan sampai musisi, koreografer, dan seniman tradisional kita justru hidup dalam kesulitan ekonomi ketika karya mereka terus diputar, digunakan, dan menghasilkan keuntungan bagi pihak lain,” ujarnya, menyoroti adanya ketimpangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan industri digital dan kesejahteraan para pencipta.
Tiga Persoalan Utama yang Perlu Diperkuat
Politisi Fraksi PKB ini mengidentifikasi tiga persoalan utama yang perlu diperkuat dalam RUU Hak Cipta. Pertama, transparansi pengelolaan dan distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), termasuk kejelasan mekanisme pembayaran royalti dari layanan streaming digital seperti Spotify dan YouTube.
Kedua, perlindungan koreografi dan seni tradisional di ruang digital. Habib menyoroti platform seperti TikTok dan Instagram Reels yang membuka peluang bagi karya seni Indonesia untuk dikenal lebih luas, namun pemanfaatannya berisiko dilakukan tanpa izin maupun tanpa mencantumkan identitas pencipta asli.
Ketiga, kepastian hukum dan valuasi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan. Menurutnya, pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 masih menghadapi kendala karena belum tersedianya mekanisme penilaian atau appraisal yang kredibel, sehingga lembaga perbankan masih ragu menerima hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan.
Dorongan Transparansi dan Akuntabilitas
“Negara harus memastikan tata kelolanya transparan, akuntabel, dan memberikan ruang bagi musisi untuk menentukan mekanisme pengelolaan haknya,” tegas Habib Syarief. Ia mendorong penguatan mekanisme pengawasan dan audit terhadap LMK dan LMKN agar hak ekonomi pencipta benar-benar terpenuhi, bukan sekadar formalitas administrasi pendaftaran karya.
Dampak bagi Ekosistem Kreatif Nasional
Jika RUU Hak Cipta ini disahkan dengan ketentuan yang lebih kuat, ekosistem industri kreatif Indonesia — mulai dari musisi independen hingga seniman tradisional di daerah — berpotensi mendapatkan kepastian pendapatan yang lebih adil dari eksploitasi karya mereka di platform digital global. Hal ini juga dapat membuka ruang bagi kekayaan intelektual untuk dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan usaha, memperluas akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif di Tanah Air.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan