Eks Wamen Imipas Silmy Karim Didakwa Peras Pemohon Izin Tinggal WNA Senilai Rp168,9 Miliar
Ekoin.co – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim melakukan tindak pidana pemerasan terhadap para pemohon dokumen izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total nilai mencapai Rp168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy disebut jaksa menerima bagian langsung sebesar Rp1,2 miliar.
Surat dakwaan dibacakan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Jaksa menguraikan modus pemerasan dilakukan dengan cara mempersulit, memperlambat, bahkan tidak menerbitkan dokumen keimigrasian, sehingga para pemohon akhirnya bersedia memberikan sejumlah uang agar permohonan mereka diproses.
Modus Pemerasan Lintas Jenis Dokumen
Menurut uraian jaksa, pemaksaan dilakukan terhadap berbagai jenis dokumen keimigrasian, mulai dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan darurat, izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP), hingga proses perubahan administrasi alih status (altus).
Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, kata jaksa KPK saat membacakan dakwaan di persidangan.
Total Nilai Pemerasan Rp168,9 Miliar
Jaksa merinci total uang yang diperoleh dari praktik pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian maupun pemohon alih status mencapai Rp168.972.869.901. Nilai fantastis ini menunjukkan skala praktik pungutan liar yang berlangsung sistematis dalam pengelolaan layanan keimigrasian untuk WNA di Indonesia.
Dakwaan ini menjadi salah satu perkara korupsi sektor pelayanan publik dengan nilai kerugian terbesar yang ditangani KPK dalam beberapa waktu terakhir, mengingat skema pemerasan berlangsung terhadap ribuan pemohon layanan keimigrasian.
Proses Hukum Berlanjut
Usai pembacaan dakwaan, proses persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pemohon dokumen keimigrasian maupun pejabat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. KPK menyatakan akan terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam skema pemerasan berjenjang ini.
Kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi di sektor pelayanan publik yang ditangani KPK sepanjang 2026, sekaligus menjadi sorotan publik atas tata kelola pelayanan keimigrasian yang seharusnya bebas dari praktik pungutan liar terhadap warga negara asing maupun domestik.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan