JAMPIDSUS Periksa Saksi PT AKAGC dan Kementerian ESDM

Jakarta Ekoin.co - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017 hingga 2020.
Jampidsus Kejagung memeriksa dua saksi dari PT AKAGC dan Kementerian ESDM dalam kasus korupsi tata kelola nikel periode 2017–2020.(foto:istimewa)

Jakarta Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017 hingga 2020. Pada Rabu, 18 November 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) memeriksa dua orang saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara tersebut.

Kedua saksi yang memenuhi panggilan penyidik berasal dari dua instansi berbeda, yakni PT AKAGC dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan Kejagung dalam mengusut dugaan penyimpangan tata kelola komoditas nikel selama kurun waktu empat tahun.

Dua orang yang menjalani pemeriksaan tersebut masing-masing berinisial BSP dari PT AKAGC dan BE dari Kementerian ESDM. Keduanya hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses pendalaman perkara.

Pemeriksaan terhadap saksi dari unsur perusahaan dan kementerian menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkara. Namun, Kejagung belum mengungkap secara terperinci materi pertanyaan maupun substansi keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut.

Penyidik melaksanakan pemeriksaan pada Rabu, 18 November 2026, sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti. Keterangan para saksi diharapkan dapat membantu melengkapi informasi yang diperlukan dalam penyusunan berkas perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel.

Dua Saksi dari PT AKAGC dan Kementerian ESDM Diperiksa

Saksi pertama yang menjalani pemeriksaan berinisial BSP dari PT AKAGC. Kehadiran BSP dalam pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang ditangani JAMPIDSUS.

Selanjutnya, penyidik turut memeriksa BE yang berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keterangan dari saksi yang berasal dari lingkungan kementerian tersebut juga menjadi bagian dari informasi yang dikumpulkan dalam proses penyidikan.

Kedua saksi berasal dari latar belakang instansi yang berbeda. BSP mewakili unsur perusahaan, sedangkan BE berasal dari instansi pemerintah yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral. Meski demikian, Kejagung belum menjelaskan secara spesifik jabatan maupun keterkaitan pekerjaan keduanya dengan perkara yang sedang diselidiki.

Pemeriksaan tersebut bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel. Dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi, penyidik berupaya memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendukung proses hukum.

Perkara yang ditangani JAMPIDSUS ini berkaitan dengan tata kelola komoditas nikel selama periode 2017 hingga 2020. Rentang waktu tersebut menjadi cakupan perkara yang sedang didalami oleh tim penyidik Kejaksaan Agung.

Meski demikian, keterangan resmi mengenai pemeriksaan dua saksi tersebut belum memuat rincian bentuk dugaan penyimpangan, nilai kerugian negara, maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, perkembangan perkara masih bergantung pada hasil penyidikan dan pengumpulan bukti lebih lanjut.

JAMPIDSUS Tegaskan Penyidikan Berjalan Akuntabel

Dalam penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi tim penyidik dalam menjalankan tugas serta mengumpulkan berbagai keterangan yang diperlukan.

Selain itu, penyidik tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Pemeriksaan terhadap seseorang sebagai saksi tidak dapat langsung diartikan sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Setiap pihak tetap memiliki kedudukan hukum yang harus dihormati selama proses penyidikan berlangsung.

Kejagung juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan penanganan perkara. Melalui prinsip tersebut, penyidik diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh keterangan dan bukti yang dikumpulkan memiliki relevansi terhadap perkara yang sedang ditangani.

Pemeriksaan BSP dari PT AKAGC dan BE dari Kementerian ESDM pada 18 November 2026 menjadi bagian dari langkah JAMPIDSUS untuk melengkapi kebutuhan pembuktian. Keterangan kedua saksi akan menjadi bagian dari materi penyidikan yang selanjutnya digunakan dalam proses pemberkasan perkara.

Dengan berlanjutnya pemeriksaan saksi, Kejaksaan Agung masih melakukan pendalaman terhadap dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017 hingga 2020. Perkembangan selanjutnya akan mengikuti hasil pemeriksaan dan kecukupan bukti yang diperoleh penyidik.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights