Korupsi Tambang Nikel Sulawesi Tenggara, Kejagung Periksa Tiga Saksi
Jakarta, Ekoin.co – Penyidikan dugaan korupsi tambang nikel Sulawesi Tenggara terus berlanjut. Pada Selasa, 17 November 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa tiga orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ketiga saksi tersebut berasal dari instansi pemerintah dan perusahaan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Mereka masing-masing berinisial RD dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), LEA dari PT BSJ, serta V dari PT DDA. Ketiganya hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.
Pemeriksaan berlangsung sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung melalui JAM PIDSUS. Penyidik meminta keterangan ketiga saksi untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel tersebut.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun periode perkara yang tercantum dalam informasi penyidikan adalah 2013 hingga 2025.
Pemanggilan saksi dari Kementerian ESDM dan dua perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan yang diperlukan. Namun, Kejaksaan Agung belum memerinci materi pemeriksaan maupun keterangan yang disampaikan masing-masing saksi.
Kejagung Periksa Saksi dari ESDM dan Dua Perusahaan
Dalam pemeriksaan pada Selasa, 17 November 2026, penyidik menghadirkan tiga orang yang berasal dari latar belakang berbeda. Saksi pertama berinisial RD dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lembaga pemerintah yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral.
Selanjutnya, penyidik meminta keterangan dari LEA yang berasal dari PT BSJ. Saksi ketiga berinisial V dari PT DDA juga hadir untuk memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan oleh Tim Jaksa Penyidik JAM PIDSUS.
Kehadiran ketiga saksi tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan dalam penyidikan. Penyidik melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memperkuat pembuktian perkara dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Pemeriksaan terhadap saksi dari unsur pemerintah dan perusahaan berlangsung dalam rangkaian penanganan perkara yang sama. Meski demikian, informasi resmi belum mengungkap secara terperinci hubungan masing-masing saksi dengan kegiatan usaha pertambangan yang sedang diselidiki.
Selain itu, belum ada penjelasan mengenai materi pertanyaan, hasil pemeriksaan, maupun kemungkinan adanya pemanggilan saksi lainnya. Oleh karena itu, perkembangan perkara masih mengacu pada keterangan resmi yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung.
Penyidikan Difokuskan pada Penguatan Pembuktian
Tim Jaksa Penyidik JAM PIDSUS melakukan pemeriksaan terhadap RD, LEA, dan V untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi pemberkasan perkara. Kedua hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Pengumpulan keterangan saksi membantu penyidik melengkapi informasi yang berkaitan dengan perkara. Melalui tahapan tersebut, penyidik dapat menghimpun keterangan yang diperlukan sesuai ruang lingkup penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel yang menjadi objek penyidikan mencakup periode 2013 hingga 2025. Rentang waktu tersebut menunjukkan cakupan perkara yang sedang ditangani oleh Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS.
Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Penegasan tersebut disertai komitmen untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Asas praduga tidak bersalah menjadi landasan penting dalam penanganan perkara pidana. Dengan demikian, seseorang yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta dapat dianggap terlibat atau bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana yang sedang disidik.
Sementara itu, prinsip kehati-hatian diperlukan agar setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai prosedur. Penyidik juga perlu memastikan bahwa pengumpulan keterangan dan pembuktian perkara berlangsung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga Selasa, 17 November 2026, informasi yang disampaikan Kejaksaan Agung berfokus pada pemeriksaan tiga saksi tersebut. Belum terdapat rincian lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan ataupun perkembangan hukum berikutnya dalam perkara dugaan korupsi tambang nikel Sulawesi Tenggara.
Karena itu, perkembangan penyidikan masih perlu dipantau melalui keterangan resmi Kejaksaan Agung. Informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab, bentuk penyimpangan, maupun potensi kerugian negara belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan pemeriksaan ketiga saksi tersebut.
Masyarakat perlu mengikuti proses hukum ini berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberitaan juga harus tetap memperhatikan kedudukan setiap pihak yang diperiksa serta menghormati asas praduga tidak bersalah.
Pemeriksaan terhadap tiga saksi dari Kementerian ESDM, PT BSJ, dan PT DDA menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Dengan demikian, proses penyidikan yang dilakukan JAM PIDSUS masih menjadi tahapan penting dalam mengungkap dugaan korupsi pertambangan nikel untuk periode 2013 hingga 2025. Perkembangan selanjutnya akan mengikuti hasil pemeriksaan dan proses hukum yang dijalankan Kejaksaan Agung.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan