Kejagung Dalami Dugaan Penyalahgunaan Kawasan Hutan

Ekoin.co - Penyidikan dugaan korupsi kawasan hutan Lampung terus berlanjut.
Korupsi kawasan hutan Lampung didalami Kejagung. Satu saksi dari BPKH Wilayah XX diperiksa terkait pemanfaatan hutan oleh PT PSMI.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Penyidikan dugaan korupsi kawasan hutan Lampung terus berlanjut. Pada Selasa, 17 November 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa seorang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT INHUTANI V di Provinsi Lampung.

Saksi yang memenuhi panggilan penyidik tersebut berinisial NT dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Lampung. NT hadir untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan perkara tersebut.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya Kejaksaan Agung mendalami dugaan penyimpangan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan. Penyidik meminta keterangan NT guna memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara.

Perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan oleh PT PSMI pada areal PT INHUTANI V di Provinsi Lampung. Fokus penyidikan mencakup dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan.

Kehadiran saksi dari BPKH Wilayah XX Lampung menjadi bagian dari pengumpulan keterangan oleh tim penyidik. Namun, informasi resmi yang disampaikan belum merinci materi pemeriksaan maupun keterangan yang diberikan NT selama proses tersebut.

Kejagung Periksa Saksi dari BPKH Wilayah XX Lampung

Dalam kegiatan penyidikan pada Selasa, 17 November 2026, Tim Jaksa Penyidik JAM PIDSUS memeriksa satu orang saksi yang berasal dari BPKH Wilayah XX Lampung. Saksi tersebut berinisial NT dan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya.

Pemeriksaan terhadap NT berkaitan dengan perkara dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI. Aktivitas tersebut berlangsung pada areal PT INHUTANI V yang berada di Provinsi Lampung.

BPKH merupakan instansi yang berkaitan dengan pemantapan kawasan hutan. Karena itu, pemeriksaan terhadap saksi dari BPKH Wilayah XX Lampung menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan yang dilakukan penyidik dalam perkara tersebut.

Meski demikian, Kejaksaan Agung belum menyampaikan secara terperinci hubungan tugas NT dengan objek perkara maupun materi yang menjadi fokus pertanyaan penyidik. Belum ada pula penjelasan mengenai hasil pemeriksaan yang telah berlangsung.

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap NT perlu dipahami sebagai bagian dari proses penyidikan. Status sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam dugaan tindak pidana yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Penyidikan Berfokus pada Penguatan Pembuktian

Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik JAM PIDSUS melakukan pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam proses penanganan dugaan korupsi kawasan hutan Lampung.

Dalam penyidikan ini, perkara berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT INHUTANI V. Oleh karena itu, pengumpulan keterangan menjadi salah satu tahapan yang diperlukan untuk mendalami perkara sesuai ruang lingkup penyidikan.

Penyidik membutuhkan keterangan yang relevan untuk melengkapi informasi dan kebutuhan pembuktian. Selanjutnya, seluruh hasil pemeriksaan akan menjadi bagian dari proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Penanganan perkara juga tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Asas praduga tidak bersalah menjadi prinsip yang harus dihormati selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, setiap orang yang dimintai keterangan sebagai saksi tetap memiliki kedudukan hukum yang harus dilindungi sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Prinsip kehati-hatian juga menjadi landasan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Melalui prinsip tersebut, penyidik diharapkan dapat menjalankan setiap tahapan secara cermat serta sesuai dengan prosedur hukum.

Hingga Selasa, 17 November 2026, informasi yang disampaikan Kejaksaan Agung berfokus pada pemeriksaan satu saksi dari BPKH Wilayah XX Lampung. Belum terdapat keterangan tambahan mengenai hasil pemeriksaan NT maupun kemungkinan pemanggilan saksi lainnya.

Selain itu, belum ada penjelasan mengenai luas kawasan hutan yang menjadi objek perkara, nilai kerugian negara, ataupun bentuk penyimpangan yang diduga terjadi. Informasi tersebut perlu menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.

Oleh sebab itu, perkembangan dugaan korupsi kawasan hutan Lampung masih perlu dipantau melalui keterangan resmi Kejaksaan Agung. Informasi yang belum disampaikan secara terbuka tidak sepatutnya disimpulkan berdasarkan dugaan atau spekulasi.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa pemeriksaan saksi merupakan bagian dari tahapan penyidikan untuk mengumpulkan keterangan dan memperkuat pembuktian. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.

Penanganan perkara ini berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT INHUTANI V. Pemeriksaan terhadap NT menjadi salah satu langkah penyidik dalam mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights