KPK Periksa Tujuh Saksi Kasus Suap HGB Summarecon, Dalami Keterlibatan Staf BPN Kabupaten Bandung

KPK memeriksa tujuh saksi dalam pengembangan kasus suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di lingkungan ATR/BPN, termasuk staf BPN Kabupaten Bandung. Kasus ini bermula dari OTT Jabodetabek September 2026 dengan delapan tersangka.
KPK memeriksa tujuh saksi dalam pengembangan kasus suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di lingkungan ATR/BPN, termasuk staf BPN Kabupaten Bandung. Kasus ini bermula dari OTT Jabodetabek September 2026 dengan delapan tersangka.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penyidik memanggil tujuh saksi yang terdiri dari enam orang pihak swasta dan seorang staf BPN untuk menjalani pemeriksaan di wilayah Polresta Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).

Tujuh Saksi dari Perumahan Kota Baru Parahiyangan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya dalam pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Enam saksi dari pihak swasta berasal dari PT Bela Parahiyangan Investindo atau Perumahan Kota Baru Parahiyangan, meliputi Legal Manager, staf, Marketing Manager, Manager TI dan PR, Finance Manager, serta seorang karyawan perusahaan tersebut. Satu saksi lainnya adalah staf Wilayah IV BPN Kabupaten Bandung.

Berawal dari OTT Jabodetabek September 2026

Kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026. Operasi tersebut mengungkap dugaan praktik rasuah dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang berasal dari unsur pejabat Kementerian ATR/BPN, perusahaan, pihak swasta, hingga mantan kepala daerah dan pengurus partai politik.

Nusron Sempat Dua Kali Mangkir dari Panggilan

Pengembangan kasus ini juga menyeret nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang sempat dua kali tidak memenuhi panggilan KPK — pemanggilan pertama pada 7 Oktober 2026 dengan alasan agenda internal, dan pemanggilan kedua pada 15 Oktober 2026 dengan alasan sedang bertugas ke luar negeri. Namun pada Rabu (4/11/2026), Nusron akhirnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK di luar jadwal resmi pemanggilan penyidik. Ketua KPK Setyo Budiyanto menduga kedatangan tersebut merupakan inisiatif pribadi Nusron untuk memenuhi kewajiban hukum yang sebelumnya sempat tertunda.

Fokus Penyidikan Berlanjut

Pemeriksaan tujuh saksi di wilayah Polresta Bandung ini menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara terhadap delapan tersangka yang telah ditetapkan sejak September lalu. Dengan melibatkan unsur internal BPN dan pihak pengembang properti, penyidikan ini berpotensi mengungkap pola relasi antara pengembang properti besar dengan pejabat agraria dalam pengurusan izin HGB di kawasan Jabodetabek.

KPK belum mengungkapkan apakah akan ada tersangka tambahan dari hasil pemeriksaan tujuh saksi tersebut. Publik menanti transparansi proses hukum ini mengingat kasus serupa di sektor pertanahan kerap melibatkan nilai transaksi properti yang besar dan berdampak luas terhadap kepercayaan investor di sektor properti nasional.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights